probisnis.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai saksi terkait kasus suap. Kasus ini menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison. Pemeriksaan berlangsung pada Senin, 14 September 2026.
Pejabat yang dipanggil adalah Etty Herawati, Kapus Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan BPK RI, serta Selvia Vivi Devianti, Kapus Analisis Kebijakan Pemeriksa Kerugian Negara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.
Selain itu, KPK juga memanggil seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) BPK RI bernama Binsar Karyanto. Namun, Budi tidak mengungkapkan materi yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Muara Enim nonaktif Edison dan empat orang lainnya sebagai tersangka. Penetapan ini terkait dugaan pemberian suap pada temuan audit BPK yang diumumkan pada Kamis, 11 Juni 2026.
Empat orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari; Cory Erin Hardi dari PT Millenium Solusi Abadi; Augusz Dewanggara sebagai pihak swasta; dan Fika, Direktur PT Millenium Solusi Abadi.
Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti. Lima orang tersangka tersebut langsung ditahan untuk 20 hari pertama, dari 10 hingga 29 Juni 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
KPK juga melakukan penggeledahan di rumah pegawai Dinas PUPR dan pihak swasta terkait kasus ini. Tindakan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus suap yang melibatkan pejabat publik.[]
Sumber: Kompas.com
Komentar