probisnis.id – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi bencana akibat meningkatnya curah hujan dalam beberapa bulan mendatang.
Penetapan status tersebut menjadi dasar bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Keputusan Gubernur itu mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Pertimbangan lainnya adalah surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 mengenai analisis dan prediksi curah hujan bulanan.
Melalui kebijakan tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat langkah antisipasi. Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan situasi di wilayah masing-masing.
Salah satu instruksi utama ialah melakukan pemantauan kondisi daerah selama 24 jam. Setiap kejadian bencana harus segera dilaporkan agar pemerintah dapat mengambil langkah penanganan tanpa menunggu dampak meluas.
Koordinasi dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, kementerian dan lembaga, serta instansi terkait juga diminta terus diperkuat. Langkah ini diperlukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tidak terhambat persoalan koordinasi antarlembaga.
Mualem juga memerintahkan seluruh SKPA menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan ke lokasi terdampak. Kesiapan petugas menjadi salah satu unsur penting dalam penanganan keadaan darurat, terutama jika bencana terjadi di sejumlah wilayah secara bersamaan.
Sejumlah instansi yang mendapat perhatian khusus adalah Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan.
Instansi tersebut diminta memastikan peralatan penanggulangan bencana dalam kondisi siap digunakan. Mobilisasi peralatan ke lokasi kejadian juga harus segera dilakukan apabila dibutuhkan.
Kesiapan sektor kesehatan dan sosial diperlukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terdampak, termasuk kebutuhan dasar dan penanganan korban. Sementara itu, kesiapan peralatan teknis dan infrastruktur diperlukan untuk mendukung penanganan dampak banjir maupun kerusakan fasilitas umum.
Status siaga darurat yang berlaku hingga akhir Januari 2027 ini menuntut pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi. Pemantauan cuaca, kesiapan personel, ketersediaan peralatan, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko dan dampak bencana.
Pemerintah Aceh berharap seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan menggunakan masa siaga tersebut untuk memastikan sistem penanggulangan bencana berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan cepat ketika terjadi keadaan darurat.
Komentar