probisnis.id — Persaingan menuju kursi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031 bertambah. T. Haris Fadhillah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua organisasi wartawan itu pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Ia membawa sejumlah agenda, mulai dari penguatan kompetensi jurnalistik, peningkatan kesejahteraan anggota, hingga pembaruan pola kepemimpinan organisasi.
Haris mendatangi Sekretariat Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Aceh di Banda Aceh sekitar pukul 15.00 WIB. Ia mengambil formulir sekaligus menyerahkan berkas pendaftaran. Kedatangannya disambut Sekretaris Steering Committee (SC) Konferprov PWI Aceh, Iranda Novandi, Ketua Organizing Committee (OC) Nazar Ahadi, dan anggota kelompok kerja verifikasi calon, Imran Joni. Haris didampingi timnya, Sadhali dan Muklis Musa.
Wakil Ketua Bidang Kerja Sama PWI Aceh itu mengatakan keputusannya maju berangkat dari aspirasi sejumlah anggota. Sebagian di antaranya, kata dia, pernah mendukung pencalonannya dalam Konferprov PWI Aceh pada 2021.
Dalam pemilihan sebelumnya, Haris memperoleh suara terbanyak kedua. Ia mengaku pengalaman itu menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali mengikuti kontestasi kepemimpinan PWI Aceh.
“Saya lebih senang menyebutnya sebagai aspirasi, bukan desakan. Ada sejumlah teman yang menyampaikan aspirasi dan mengajak saya kembali maju. Bagi saya, ini hal yang biasa dalam alam demokrasi,” ujar Haris.
Ia mengatakan perbedaan pilihan dalam pemilihan organisasi semestinya tidak merusak hubungan antarsesama wartawan. Kompetisi, menurut dia, harus berlangsung secara sehat dan berakhir dengan persatuan untuk membesarkan organisasi.
Haris menuturkan pengalamannya berorganisasi sejak Pramuka hingga PWI mengajarkannya menerima kemenangan maupun kekalahan secara sportif. Ia juga menyinggung pengalamannya dalam kontestasi sebelumnya, ketika harus menerima kekalahan tipis dari M. Nasir Nurdin.
Meski tidak terpilih saat itu, Haris menyatakan tetap mendukung kepemimpinan PWI Aceh setelah pemilihan selesai.
“Kompetisi tetaplah kompetisi. Namun, setelah kompetisi selesai, kita kembali bersatu untuk membesarkan organisasi. Siapa pun yang terpilih, itulah pilihan bersama yang harus kita hormati,” katanya.
Kompetensi dan Kesejahteraan Anggota
Haris menempatkan penguatan fungsi PWI sebagai organisasi profesi sebagai salah satu agenda utamanya. Ia menilai organisasi wartawan perlu semakin nyata menjawab kebutuhan anggota, terutama dalam menghadapi perubahan industri media akibat perkembangan teknologi digital.
Menurut dia, wartawan membutuhkan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan agar mampu menjaga kualitas karya jurnalistik, memenuhi standar profesional, dan beradaptasi dengan perubahan cara kerja media.
Sebagai penguji nasional Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) LPP RRI, Haris mengatakan pendidikan dan pelatihan harus menjadi bagian penting dari penguatan organisasi.
“PWI harus kembali memperkuat peran dan fungsinya sebagai organisasi profesi. Peningkatan kapasitas SDM anggota harus menjadi perhatian, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi agar wartawan mampu menghadapi disrupsi teknologi,” ujarnya.
Namun, peningkatan kompetensi saja dinilai belum cukup. Haris juga ingin PWI memberi perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan wartawan.
Menurut dia, organisasi profesi tidak cukup menjadi tempat berhimpun. Keberadaannya perlu memberikan manfaat yang dapat dirasakan anggota dalam kehidupan profesional mereka.
Ia menginginkan penguatan kemampuan jurnalistik berjalan beriringan dengan upaya memperjuangkan kesejahteraan, tanpa mengabaikan integritas, independensi, dan tanggung jawab wartawan kepada publik.
Gagasan itu menjadi penting di tengah perubahan industri media yang menuntut wartawan menguasai keterampilan baru, sementara organisasi profesi juga dituntut mempertahankan standar jurnalistik.
Mendorong Regenerasi Kepemimpinan
Selain kompetensi dan kesejahteraan, Haris mengusung transformasi kepemimpinan. Ia menilai pembaruan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh pergantian figur, tetapi juga oleh kemampuan kepemimpinan menyesuaikan diri dengan kebutuhan anggota dan perkembangan zaman.
Ia mendorong penerapan kepemimpinan kolektif kolegial, yakni pola pengelolaan organisasi yang menekankan kebersamaan, pembagian tanggung jawab, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah.
Menurut Haris, pola tersebut dapat memperkuat soliditas pengurus sekaligus membuka ruang bagi kaderisasi. Organisasi, kata dia, perlu menyiapkan calon pemimpin berikutnya agar keberlanjutan kepengurusan tidak bergantung pada figur tertentu.
“Transformasi kepemimpinan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita perlu membangun kepemimpinan kolektif kolegial agar organisasi berjalan bersama, sekaligus melatih dan mempersiapkan calon-calon pemimpin berikutnya,” katanya.
Saat ini Haris menjabat Kepala Stasiun sekaligus penanggung jawab redaksi LPP RRI Meulaboh. Ia juga menjadi Sekretaris Satuan Tugas Penjamin Mutu Jurnalisme LPP RRI.
Pengalaman di lembaga penyiaran publik dan organisasi profesi itu menjadi bagian dari bekal yang dibawanya dalam pencalonan. Haris berharap regenerasi di tubuh PWI tidak berhenti pada pergantian pengurus, tetapi disertai sistem kaderisasi yang berkelanjutan.
Ia juga ingin memperluas kemitraan PWI dengan organisasi profesi pers dan asosiasi perusahaan media. Menurut dia, kolaborasi lintas organisasi dapat membuka ruang kerja sama untuk meningkatkan kapasitas wartawan dan memperkuat ekosistem pers.
“PWI perlu membangun kemitraan yang inklusif dengan organisasi profesi pers dan berbagai asosiasi perusahaan media. Kolaborasi ini harus bermuara pada peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota,” ujarnya.
Haris menegaskan kompetisi menuju kursi Ketua PWI Aceh harus berlangsung secara bermartabat. Ia berharap para kandidat tidak menggunakan fitnah, informasi palsu, ataupun serangan terhadap karakter lawan untuk meraih dukungan.
“Saya ingin berkompetisi secara positif. Kita mencari yang terbaik tanpa melakukan pembunuhan karakter. Siapa pun yang terpilih nantinya harus menjadi pilihan bersama yang kita hormati,” katanya.
Ia menyatakan siap bersaing dengan petahana M. Nasir Nurdin maupun bakal calon lainnya. Menurut dia, hasil konferensi harus dihormati bersama dan menjadi dasar untuk memperkuat organisasi.
Empat Nama Masuk Bursa Pencalonan
Masuknya Haris menambah nama dalam bursa pencalonan Ketua PWI Aceh periode 2026–2031. Sebelum Haris, tiga nama yang telah diberitakan mengambil formulir atau mendaftarkan diri adalah Muhammad Saman, M. Nasir Nurdin, dan Sayuti Achmad.
Muhammad Saman menjadi pendaftar pertama pada Senin, 5 Oktober 2026. Pada hari yang sama, petahana M. Nasir Nurdin juga mendaftarkan diri untuk kembali memimpin PWI Aceh. Sehari kemudian, Sayuti Achmad menyusul melalui kuasanya, Hendro Saky, yang juga Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh.
Dengan pendaftaran Haris pada 10 Oktober, terdapat empat nama yang telah diberitakan masuk dalam bursa pencalonan berdasarkan rangkaian informasi tersebut. Status akhir setiap kandidat tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan dan hasil verifikasi panitia.
Sekretaris SC Konferprov PWI Aceh, Iranda Novandi, menjelaskan bakal calon harus memenuhi persyaratan dukungan minimal 10 persen dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berjumlah 322 orang. Berdasarkan angka tersebut, ambang dukungan minimal adalah 32 orang.
Panitia juga mensyaratkan kelengkapan dokumen administrasi, termasuk formulir pendaftaran, pakta integritas, kartu tanda penduduk, dan surat keputusan yang membuktikan pengalaman sebagai pengurus organisasi. Ketentuan mengenai domisili di Banda Aceh apabila terpilih juga menjadi bagian dari persyaratan yang harus diperhatikan kandidat.
Dukungan bakal calon akan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan. Panitia mengingatkan agar tidak ada satu pemilih memberikan dukungan kepada lebih dari satu kandidat. Jika ditemukan dukungan ganda, penanganannya mengikuti mekanisme verifikasi yang berlaku.
Bakal calon yang belum memenuhi persyaratan dukungan diberi waktu perbaikan selama tiga hari. Setelah proses verifikasi, dokumen kandidat akan diserahkan kepada PWI Pusat untuk mendapatkan pengesahan sesuai mekanisme organisasi.
Pendaftaran bakal calon Ketua PWI Aceh periode 2026–2031 dijadwalkan berlangsung hingga 24 Oktober 2026. Konferprov PWI Aceh akan menentukan kepemimpinan organisasi untuk lima tahun mendatang.
Komentar