probisnis.id – Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan pemahaman hukum dan integritas aparatur pemerintahan. Salah satu langkahnya melalui sosialisasi budaya antikorupsi dan penerangan hukum yang melibatkan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kegiatan yang diselenggarakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh tersebut berlangsung di Balai Keurukon, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026). Pesertanya terdiri atas kepala dinas, kepala badan, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal yang diwakili Asisten Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Bachtiar, membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutan tertulis wali kota yang dibacakannya, Bachtiar menyampaikan apresiasi kepada Kejati Aceh, khususnya Tim Penerangan Hukum, yang telah memberikan ruang edukasi dan penguatan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah daerah.
Menurut Bachtiar, pemahaman terhadap regulasi menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap pejabat pemerintahan. Sebab, dalam menjalankan tugas, pimpinan OPD berhadapan dengan berbagai ketentuan hukum, kebijakan, program pembangunan, hingga keputusan administratif yang memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kesalahan dalam memahami aturan maupun ketidaktelitian menjalankan prosedur dapat menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh program pembangunan harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, termasuk dalam penggunaan anggaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan hukum menjadi kebutuhan bagi setiap pimpinan perangkat daerah dan aparatur pemerintah agar tidak keliru dalam mengambil keputusan maupun melaksanakan tugas,” ujar Bachtiar.
Ia menegaskan, upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan setelah suatu program dilaksanakan. Pencegahan perlu dimulai sejak tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Karena itu, para pimpinan OPD diminta menjadikan sosialisasi tersebut sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Bachtiar juga mendorong peserta agar aktif berdiskusi dan menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, berbagai potensi kendala hukum dapat diidentifikasi lebih awal dan dicarikan solusi melalui koordinasi dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum.
“Potensi permasalahan hukum perlu diantisipasi sejak awal melalui pemahaman aturan, ketelitian dalam bekerja, serta koordinasi dengan pihak yang berkompeten di bidang hukum,” katanya.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda penyampaian materi, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Setiap aparatur diharapkan memiliki kesadaran untuk bekerja secara profesional, transparan, berintegritas, dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.
Penguatan budaya antikorupsi juga menjadi penting karena pengelolaan pemerintahan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Setiap anggaran dan program pembangunan harus memberikan manfaat sesuai tujuan serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Melalui kerja sama dengan Kejati Aceh, Pemko Banda Aceh berharap pemahaman hukum di lingkungan perangkat daerah semakin kuat. Langkah preventif tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko penyimpangan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. [adv]
Komentar