probisnis.id – Penyidik berusaha menyelidiki catatan keuangan Wakil Presiden Sara Duterte untuk mengetahui kekayaan yang tidak dilaporkan.
Rencana ini mencakup pemanggilan rekam bank dan pajak. Namun, persetujuan Senat diperlukan untuk subpoenas ini.
Akan ada tantangan hukum terkait pengeluaran rekaman pajak akibat undang-undang kerahasiaan yang mungkin memerlukan otorisasi presiden.
Walaupun rekaman diperoleh, membuktikan kekayaan Duterte tidak dapat dijelaskan akan menjadi kompleks.
Penyidik perlu membandingkan berbagai dokumen keuangan untuk menemukan ketidaksesuaian.
Wakil Presiden Sara Duterte hadir di Senat pada 7 Juli 2026 untuk bertemu dengan pengacaranya.
Dia tidak menghadiri sidang pemakzulan yang berlangsung. Proses ini berfokus pada penyelidikan akumulasi kekayaan yang tidak terungkap.
Penyidik ingin membandingkan apa yang dilaporkan dalam Pernyataan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (SALN) Duterte.
Selain itu, mereka juga akan memeriksa transaksi yang dilakukan melalui rekening bank yang terkait dengannya.
Senator-hakim dijadwalkan untuk melanjutkan pertimbangan pada 20 Juli tentang apakah perlu mengeluarkan subpoenas untuk catatan keuangan Duterte dan suaminya, Manases Carpio.
Pengadilan mengadakan argumen lisan pada 15 Juli, namun tidak ada keputusan yang dihasilkan dari caucus tertutup yang berlangsung lebih dari satu jam.
Penundaan ini menunjukkan bahwa mereka belum mencapai kesepakatan tentang apakah subpoenas diperlukan sebagai alat pengumpulan fakta.
Pihak pembela Duterte mengklaim bahwa itu merupakan ‘ekspedisi pencarian’ yang terlalu luas.
Pihak penuntut menginginkan sembilan cabang bank untuk memproduksi catatan terkait Duterte dan Carpio.
Ini termasuk informasi mengenai rekening, setoran, investasi, dan transaksi yang dikendalikan pasangan tersebut dari 2007 hingga 2025.
Mereka juga menginginkan Dewan Anti-Pencucian Uang (AMLC) untuk menyerahkan laporan transaksi yang tertutup dan laporan transaksi mencurigakan yang melibatkan pasangan tersebut.[]
Sumber: Rappler
Komentar