probisnis.id – Pemerintah Bolivia mengambil langkah drastis untuk mengatasi krisis ekonomi yang memburuk. Pada Sabtu (20/6/2026), Presiden Rodrigo Paz mengumumkan keadaan darurat nasional. Penetapan ini dilakukan setelah aksi protes antipemerintah berlangsung berminggu-minggu akibat kenaikan biaya hidup.
Aksi protes tersebut berkembang menjadi krisis politik yang semakin dalam. Blokade jalan yang meluas di berbagai wilayah Bolivia mengganggu distribusi barang penting. Ini berdampak pada aktivitas ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran mengenai kondisi kemanusiaan.
Gelombang demonstrasi didukung oleh serikat pekerja, kelompok petani, dan pendukung mantan Presiden Evo Morales. Mereka tidak hanya menuntut perbaikan ekonomi, tetapi juga meminta Presiden Paz untuk mengundurkan diri.
Menurut data Kantor Ombudsman Bolivia, blokade jalan berlangsung sekitar 50 hari. Hal ini menyebabkan kelangkaan makanan, bahan bakar, dan pasokan medis. Situasi tersebut hampir membuat roda perekonomian terhenti.
Kantor Ombudsman mencatat sedikitnya 14 orang meninggal dalam periode 1 Mei hingga 15 Juni akibat gejolak yang berlangsung. Dalam pidatonya, Paz menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan situasi berlanjut.
Saya telah mengatur penerapan Status Keadaan Darurat untuk membebaskan jalan-jalan di negara ini,” kata Paz, dilansir CNN International. Menurutnya, warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka beraktivitas.
Paz menjelaskan bahwa keadaan darurat memungkinkan militer dan kepolisian untuk bertindak dalam memulihkan ketertiban. Langkah ini bertujuan mengembalikan kondisi normal di Bolivia yang sedang dilanda ketegangan.
“Kelompok-kelompok terorganisasi terus menggunakan kekerasan untuk melumpuhkan negara,” ujarnya. Sebelumnya, pada bulan lalu, Paz telah menandatangani undang-undang untuk menangani krisis.[]
Sumber: CNBC Indonesia
Komentar