probisnis.id – Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, mengungkapkan bahwa pelimpahan kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, dari Polri ke Kejaksaan Agung dapat mempercepat proses hukum. Menurut Yusril, Polri memiliki kewenangan terbatas hanya pada penyelidikan dan penyidikan.
Yusril menjelaskan, “Ada benarnya apa yang disampaikan Kejaksaan Agung. Dari aspek hukum acara, penyelesaian perkara memang dapat lebih cepat apabila penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.” Dia menambahkan, jika Polri menyidik dan Jaksa menuntut, berkas perkara bisa bolak-balik sebelum dinyatakan lengkap.
Namun, jika Kejaksaan menyidik sekaligus menuntut, proses hukum menjadi lebih efisien karena kedua fungsi berada dalam satu institusi. Yusril juga menekankan bahwa tantangan utama kini adalah menjaga independensi dan objektivitas dalam penanganan perkara ini.
Dia menegaskan, perhatian publik berfokus pada kesungguhan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara ini, mengingat tersangkanya adalah mantan Jampidsus. “Publik tentu akan bertanya, jangan-jangan ini menjadi ‘jeruk makan jeruk’,” ujarnya.
Yusril yakin bahwa Kejaksaan Agung akan menjaga integritas institusinya. Ia mengingatkan, keraguan mengenai independensi proses hukum harus dijawab dengan penanganan yang tegas, profesional, dan transparan.
Dia menambahkan, “Saya percaya para penyidik dan Jaksa Penuntut Umum akan bekerja ekstra hati-hati, tetapi tetap tegas dan objektif.” Penanganan perkara ini, menurutnya, adalah ujian penting bagi Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum.
Yusril juga mengingatkan bahwa ada mekanisme pengawasan dalam sistem hukum Indonesia. Dia menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan bahwa pengawasan publik sangat penting agar seluruh proses berjalan sesuai harapan.[]
Sumber: detikNews
Komentar