PENANG — Perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap kondisi kesehatan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, diwujudkan melalui kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ke Penang, Malaysia.
Tito datang atas penugasan langsung Presiden Prabowo untuk melihat kondisi Wali Nanggroe yang telah menjalani perawatan dan pemulihan kesehatan selama hampir tiga bulan di Penang.
Dalam pertemuan pada Selasa, 25 Agustus 2026, Mendagri menyampaikan salam hormat sekaligus doa Presiden agar Tgk. Malik Mahmud segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke Aceh dalam keadaan sehat.
Kunjungan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena posisi Wali Nanggroe bukan sekadar simbol adat. Lembaga Wali Nanggroe memiliki kedudukan penting dalam kehidupan adat, budaya, serta persatuan masyarakat Aceh.
Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh,” demikian keterangan Kemendagri dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Agustus 2026.
Pengobatan Hampir Selesai
Pertemuan di Penang juga menjadi kesempatan bagi Mendagri untuk memperoleh informasi langsung mengenai perkembangan kesehatan Wali Nanggroe.
Dalam kesempatan itu, Tgk. Malik Mahmud menyampaikan bahwa rangkaian pengobatan yang dijalaninya selama hampir tiga bulan telah mendekati tahap akhir. Saat ini, ia disebut telah memasuki fase pemulihan.
Jika proses pemulihan berjalan sesuai rencana, Wali Nanggroe diperkirakan dapat kembali ke Aceh pada awal September 2026.
Kabar tersebut tentu menjadi harapan bagi masyarakat Aceh yang selama beberapa waktu mengikuti perkembangan kondisi kesehatan tokoh yang memiliki posisi penting dalam perjalanan sosial, adat, dan sejarah Aceh tersebut.
Bagi pemerintah pusat, kunjungan Mendagri bukan semata-mata agenda untuk melihat kondisi kesehatan seorang pejabat atau tokoh adat. Pertemuan itu juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi serta hubungan emosional antara pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh.
“Wali Nanggroe Adalah Orang Tua”
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sekaligus Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menilai perhatian Presiden dan kunjungan Mendagri memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Aceh.
Menurut Safrizal, hubungan masyarakat Aceh dengan Wali Nanggroe tidak hanya dibangun melalui kedudukan formalnya sebagai pemimpin adat, tetapi juga melalui perjalanan panjang yang melekat dengan dinamika kehidupan Aceh.
“Beliau bukan sekadar Wali Nanggroe bagi kami. Wali Nanggroe adalah orang tua. Karena itu, ketika beliau sedang menjalani pemulihan, tentu hati masyarakat Aceh ikut bersama beliau,” ujar Safrizal.
Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya ikatan emosional antara Wali Nanggroe dan masyarakat Aceh. Sosok Tgk. Malik Mahmud selama ini dikenal sebagai salah satu figur penting dalam perjalanan Aceh, terutama dalam konteks sejarah politik, perdamaian, dan kehidupan adat Aceh.
Safrizal mengatakan, pesan Presiden yang disampaikan melalui Mendagri menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap keberadaan Wali Nanggroe sekaligus masyarakat Aceh.
“Pesan Bapak Presiden tentu sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa negara hadir dan memberikan perhatian kepada tokoh serta masyarakat Aceh,” kata Safrizal.
Ia berharap proses pemulihan kesehatan Wali Nanggroe berjalan lancar sehingga Tgk. Malik Mahmud dapat segera kembali ke Tanah Rencong.
“Kami mendoakan Wali Nanggroe segera pulih, kembali ke Tanah Rencong, berkumpul dengan masyarakat, dan kembali menjadi bagian dari keseharian Aceh seperti yang selama ini kita kenal,” ujar Safrizal.
Kunjungan Mendagri ke Penang pun meninggalkan pesan yang lebih luas: perhatian terhadap kesehatan Wali Nanggroe menjadi simbol bahwa hubungan Aceh dan pemerintah pusat tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan pemerintahan, tetapi juga melalui penghormatan, komunikasi, serta ikatan persaudaraan.
Bagi masyarakat Aceh, kabar tentang kepulangan Wali Nanggroe pada awal September mendatang tentu bukan sekadar kabar mengenai berakhirnya masa perawatan. Ada harapan agar sosok yang disebut sebagai “orang tua” itu kembali hadir di tengah masyarakat dalam keadaan sehat dan dapat melanjutkan perannya sebagai salah satu pemersatu kehidupan adat Aceh.
Komentar