probisnis.id – Pemerintah Indonesia akan menerapkan sistem baru untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai 2026. Sistem ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bansos kepada masyarakat.
Dengan DTSEN, pemerintah dapat mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan melalui sistem desil. Desil merupakan pengelompokan yang mencakup sepuluh kelompok, mulai dari yang paling miskin hingga yang paling sejahtera. Desil 1 adalah kategori sangat miskin, diikuti Desil 2 yang miskin, Desil 3 yang hampir miskin, Desil 4 yang rentan miskin, dan Desil 5 yang pas-pasan.
Desil 6 hingga Desil 10 merupakan kategori menengah ke atas. Hanya kelompok tertentu dari desil 1 hingga 5 yang berhak menerima bansos. Program bantuan yang tersedia antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Sistem ini mengalihkan perlindungan dari desil 8-10 kepada desil 1-5 yang belum terlindungi. Hal ini dilakukan untuk memperluas perlindungan bagi kelompok rentan. DTSEN akan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.
Untuk mengecek status desil dan penerima bansos, masyarakat dapat melakukannya melalui beberapa cara. Salah satunya adalah melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos. Masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apakah mereka berhak mendapatkan bantuan sosial.
Secara keseluruhan, penerapan DTSEN dan sistem desil baru ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan sosial di Indonesia. Pemerintah berharap bahwa bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan menyentuh langsung kepada mereka yang paling membutuhkan.[]
Sumber: detikcom
Komentar