probisnis.id – KPU menyatakan bahwa gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah melewati batas waktu yang ditentukan. Permohonan ini dinilai terlambat 905 hari. Penilaian ini disampaikan oleh KPU saat menjawab gugatan di Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 23 September 2026.
KPU menjelaskan bahwa pemohon sudah mengakui keterlambatan pengajuan permohonan tersebut. Hal ini tercantum dalam halaman 39 poin 105 dokumen permohonan yang menyatakan bahwa permohonan diajukan setelah batas waktu. Kuasa hukum KPU, Saleh, menekankan bahwa pengakuan ini menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat.
KPU menegaskan bahwa permohonan PHPU harus diajukan paling lambat 3 hari setelah hasil pemilu ditetapkan. Hasil pemilu ditetapkan pada 20 Maret 2024, sehingga batas pengajuan adalah 23 Maret 2024. Namun, pemohon baru mengajukan permohonan pada 10 September 2026.
Menurut KPU, alasan pemohon untuk mencari keadilan tidak dapat diterima jika mengabaikan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. KPU meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan ini. KPU menekankan bahwa sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang MK dan ketentuan lain, hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengajukan sengketa PHPU.
KPU menyatakan permohonan tersebut harus ditolak, terutama karena permohonan ini sudah melewati batas waktu yang ditentukan selama 905 hari. Dengan demikian, posisi KPU tetap pada pendiriannya untuk menolak gugatan ini.[]
Sumber: detikNews
Komentar