PROBISNIS — Gubernur Aceh menegaskan komitmennya dalam memperkuat program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai pilar utama pelayanan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, adil, dan tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh bulan Mei 2026, Selasa (5/5/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa setiap kebijakan terkait JKA harus berbasis data dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga keberlangsungan program di tengah tantangan fiskal daerah.
“Setiap kebijakan yang kita ambil harus terukur, berbasis data, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan layanan kesehatan tetap optimal dan berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh terus melakukan penyempurnaan program JKA melalui regulasi yang adaptif, termasuk penyesuaian dalam Peraturan Gubernur, guna memastikan manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Tak hanya fokus pada sektor kesehatan, dalam rapat tersebut Gubernur juga mendorong percepatan realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menekankan pentingnya penyelesaian aspek administrasi agar seluruh paket kegiatan dapat segera memasuki tahap kontrak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Percepatan administrasi menjadi kunci agar program pembangunan tidak tertunda dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam konteks perencanaan jangka menengah, Gubernur juga menginstruksikan agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 diselesaikan paling lambat 30 Juni 2026. Ia meminta seluruh jajaran fokus pada belanja prioritas dengan pendekatan money follow program serta evidence-based budgeting guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Selain itu, upaya penguatan kapasitas fiskal daerah turut menjadi perhatian utama. Gubernur menekankan pentingnya komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk memastikan dukungan terhadap berbagai agenda strategis pembangunan Aceh.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk memperkuat sinergi dan menjaga soliditas, terutama dalam menghadapi berbagai agenda besar daerah, termasuk revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai langkah strategis menjaga keberlanjutan fiskal.
“Di tengah sorotan publik, kita harus menjawab dengan kinerja, bukan polemik. Kita tidak sekadar mengelola anggaran, tetapi juga menjaga kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
Rapat pimpinan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, Kepala SKPA, Kepala Biro, serta perwakilan lembaga dan staf khusus. []
Komentar