probisnis.id – Dalam pembaruan hukum pidana nasional, jaksa diminta untuk mengutamakan keadilan substantif. Perubahan ini mengubah cara aparat penegak hukum menangani perkara. Pemidanaan kini tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan perilaku dan pemulihan keadaan.
Dr. Fri Hartono SH MH, Jaksa Ahli Utama di Kejaksaan Agung, mengemukakan hal ini dalam pelatihan di Semarang pada 29 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa jaksa harus memahami ketentuan baru dalam KUHP dan KUHAP secara menyeluruh.
Pelatihan ini diikuti oleh 200 peserta dari berbagai daerah. Peserta terdiri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Tinggi di beberapa provinsi. Pelatihan berlangsung dari 26 hingga 30 Oktober 2026, diselenggarakan oleh Badiklat Kejaksaan RI.
Dalam sesi yang bertajuk “Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaharuan KUHP dan KUHAP”, Fri menjelaskan bahwa perubahan hukum pidana menuntut cara pandang baru bagi aparat. Pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan membahas persoalan yang mungkin muncul dalam praktik.
Menurut Fri, salah satu perubahan penting adalah orientasi pemidanaan yang tidak semata-mata berfokus pada penghukuman. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.
Dengan pendekatan baru ini, jaksa diharapkan dapat membina pelaku agar bisa kembali ke masyarakat. Proses pemidanaan juga harus menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat.[]
Sumber: Sudutpandang.id
Komentar