probisnis.id — Muhammad Zairin menyerahkan berkas pencalonan sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031 dengan membawa 100 surat dukungan anggota. Jumlah itu lebih dari tiga kali lipat syarat minimal pencalonan yang ditetapkan panitia Konferensi Provinsi XIII PWI Aceh.
Zairin menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Calon, Imran Joni, di Sekretariat Panitia Konferprov XIII PWI Aceh, Banda Aceh, Sabtu, 17 Oktober 2026. Penyerahan berkas itu disaksikan Ketua dan Sekretaris Steering Committee (SC), Azwani Awi dan Iranda Novandi.
“Alhamdulillah, saya menyerahkan berkas bakal calon Ketua DKP dengan 100 dukungan dari 20 kabupaten/kota di Aceh,” kata Zairin seusai bertemu dengan panitia.
Berdasarkan data yang disampaikan Zairin, dukungan tersebut berasal dari anggota PWI yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Aceh. Ia mengaku optimistis dukungan itu masih dapat bertambah menjelang pemilihan.
Zairin menyebutkan jumlah dukungan terhadap dirinya berpotensi mencapai 70 persen. Namun, angka tersebut masih berupa proyeksi kandidat dan belum mencerminkan hasil pemungutan suara dalam konferensi.
Dalam ketentuan pencalonan yang disampaikan panitia, bakal calon harus mengantongi dukungan minimal 10 persen dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dengan jumlah DPS sebanyak 320 anggota, ambang batas dukungan itu setara dengan 32 anggota.
Dengan demikian, 100 dukungan yang diklaim Zairin telah melampaui ambang batas tersebut. Meski begitu, penetapan pencalonan tetap mengikuti proses verifikasi administrasi oleh panitia.
Zairin mengatakan kesediaannya maju dalam pemilihan Ketua DKP PWI Aceh merupakan bagian dari pengabdiannya di organisasi wartawan tersebut. Jika terpilih, ia menyatakan siap bekerja sama dengan Ketua PWI Aceh yang akan memimpin organisasi untuk periode mendatang.
“Saya siap berkolaborasi dengan Ketua PWI Aceh terpilih. Jika dipercaya sebagai Ketua DKP PWI Aceh, saya akan mengerahkan pikiran dan tenaga untuk seluruh anggota PWI di Aceh,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada anggota yang telah memberikan dukungan tertulis maupun menyatakan dukungan secara langsung. Menurut Zairin, ada anggota yang menyatakan akan memilihnya meskipun tidak menyerahkan surat dukungan.
“Saya juga berterima kasih kepada anggota PWI yang menyatakan mendukung, meski tidak membuat surat dukungan, tetapi akan memilih saya saat pemilihan,” kata dia.
Dua Dekade di PWI Aceh
Zairin bukan orang baru dalam kepengurusan PWI Aceh. Rekam jejaknya di organisasi itu dimulai lebih dari dua dekade lalu. Ia tercatat sebagai anggota biasa PWI sejak 1 Januari 2003.
Pada periode kepengurusan 2005–2010, Zairin dipercaya menjadi Wakil Ketua Seksi Wartawan Hukum PWI Aceh. Ia kemudian menjabat Wakil Sekretaris II pada dua periode berturut-turut, yakni 2010–2015 dan 2015–2020.
Dalam kepengurusan periode 2021–2026, Zairin menduduki posisi Sekretaris PWI Aceh.
Menurut dia, jabatan-jabatan tersebut bukan posisi yang diminta atau ditawarkannya sendiri, melainkan amanah yang diberikan organisasi.
“Sejak awal diberikan jabatan di PWI Aceh ini, saya tidak pernah meminta dan menawarkan diri,” ujarnya.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejak yang dibawa Zairin dalam pencalonan Ketua DKP PWI Aceh. Namun, jabatan itu memiliki fungsi yang berbeda dari kepengurusan harian PWI.
DKP merupakan perangkat organisasi yang berkaitan dengan penegakan etika dan kehormatan profesi wartawan sesuai ketentuan organisasi. Karena itu, kepemimpinannya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWI.
Zairin menyatakan siap menjalankan tanggung jawab tersebut apabila mendapat kepercayaan anggota. Ia juga menyatakan kesediaannya berkolaborasi dengan kepengurusan PWI Aceh mendatang.
Pada hari yang sama, berkas pencalonan Ketua PWI Aceh atas nama Nasir Nurdin juga diserahkan kepada panitia melalui Ketua Tim Pemenangannya, Jufrizal. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan menuju Konferprov XIII PWI Aceh.
Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada 20–22 November 2026. Forum tersebut akan menentukan kepemimpinan PWI Aceh untuk periode 2026–2031, sekaligus menjadi ruang bagi anggota untuk menentukan arah organisasi wartawan di provinsi itu selama lima tahun mendatang.
Selain memilih ketua, proses konferensi juga menjadi momentum bagi organisasi untuk memastikan tata kelola, penegakan kode etik jurnalistik, dan perlindungan kehormatan profesi berjalan sesuai aturan organisasi.
Bagi Zairin, pencalonan ini merupakan kelanjutan dari perjalanan panjangnya di PWI Aceh. Adapun keputusan akhir mengenai siapa yang akan memimpin DKP PWI Aceh tetap berada di tangan peserta konferensi sesuai mekanisme pemilihan yang berlaku.
Komentar