Headline

Sidang Perdana Kasus Kerusuhan Hari Damai Aceh Digelar, Tiga Terdakwa Hadapi Dakwaan

Sidang Perdana Kasus Kerusuhan Hari Damai Aceh Digelar, Tiga Terdakwa Hadapi Dakwaan
💬
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp
probisnis.id
+ Gabung
Ukuran Font
Advertisement
728 × 90

probisnis.id — Pengadilan Negeri Banda Aceh menggelar sidang perdana perkara dugaan kerusuhan saat peringatan Hari Damai Aceh (HDA) di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya pada 15 Agustus 2026. Dalam sidang yang berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap tiga terdakwa berinisial RH, AZ, dan JF.

Sidang diawali dengan pembukaan oleh majelis hakim, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Tahap ini menjadi pintu masuk pemeriksaan perkara untuk menguraikan tuduhan yang harus diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.

Perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi ketika peringatan Hari Damai Aceh berlangsung di sekitar Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 15 Agustus 2026. Namun, uraian terperinci mengenai perbuatan yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa belum tercantum dalam keterangan yang disampaikan kepada media.

Managing Partner EMZED and Partners Law Firm, Muhammad Zubir, mengatakan persidangan perdana itu merupakan bagian dari tahapan proses hukum untuk memeriksa perkara berdasarkan dakwaan penuntut umum.

“Pembacaan dakwaan merupakan tahapan penting dalam persidangan karena memuat uraian perbuatan yang dituduhkan kepada para terdakwa. Dakwaan tersebut nantinya menjadi dasar bagi proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan,” kata Zubir.

Menurut dia, proses selanjutnya akan mengikuti agenda yang ditetapkan majelis hakim sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Setiap tuduhan harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan sebelum hakim mengambil keputusan.

Zubir juga mengingatkan pentingnya menempatkan para terdakwa dalam koridor asas praduga tidak bersalah. Status sebagai terdakwa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada proses peradilan yang sah.

“Semoga para terdakwa mendapatkan keadilan,” ujarnya.

Persidangan ini akan berlanjut sesuai agenda majelis hakim. Pembuktian di pengadilan menjadi bagian penting untuk menguji dakwaan penuntut umum sekaligus memberikan ruang bagi para terdakwa untuk menyampaikan pembelaan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

 

G
Tambahkan probisnis.id Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Advertisement
300 × 250

Komentar

Silakan masuk untuk berkomentar.