probisnis.id – Pemerintah dan DPR telah menyepakati aturan baru mengenai pembelian surat utang khusus yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Aturan ini mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond, yang kini mendapat kekebalan hukum dari tuntutan pidana umum dan perdata. Kritikus khawatir bahwa regulasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman.
UU No.04/2026 yang baru dikeluarkan menyatakan bahwa data pembelian surat utang ini tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun bukti hukum di pengadilan. Selain itu, aturan ini juga memungkinkan peserta program pengampunan pajak untuk membeli kedua jenis obligasi tersebut. Patriot Bond ditawarkan secara terbatas kepada konglomerat, dengan tujuan untuk memobilisasi modal domestik demi mendukung transformasi ekonomi Indonesia.
Patriot Bonds dikenalkan oleh Danantara sejak Agustus 2025. Dalam buklet digital, Patriot Bonds tidak hanya berfokus pada imbal hasil finansial, tetapi juga berperan dalam mendukung semangat gotong royong untuk masa depan Indonesia. Danantara menyatakan bahwa obligasi ini bertujuan untuk menyalurkan kekayaan ke sektor-sektor penting seperti transisi energi, menciptakan lapangan kerja, dan melindungi lingkungan.
Danantara mengklaim bahwa komitmen pembeli Patriot Bond telah mencapai target Rp50 triliun sebelum adanya payung hukum. Namun, sampai saat ini, baik pemerintah maupun DPR belum merilis regulasi terbaru ini di portal resmi mereka. Sebuah situs pemberitaan berbasis hukum telah memuat informasi mengenai aturan ini. Dengan kontroversi yang ada, banyak yang menantikan bagaimana aturan ini akan diterapkan dan dampaknya pada perekonomian Indonesia.[]
Sumber: BBC
Komentar