probisnis.id – Pemerintah mulai memperkuat hilirisasi komoditas nilam Aceh melalui kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Razma Agro Jayana, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dan Universitas Samudra.
Kerja sama itu diharapkan mampu memperkuat rantai pasok, memperluas akses pembiayaan, sekaligus meningkatkan daya saing minyak nilam Aceh di pasar global. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu, 8 Juli 2026.
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahmat, mengatakan nilam Aceh menjadi salah satu komoditas prioritas dalam program hilirisasi UMKM nasional. Menurut dia, Aceh memiliki keunggulan komparatif yang sulit ditandingi daerah lain karena menghasilkan minyak nilam dengan kandungan Patchouli Alcohol (PA) alami yang melampaui standar mutu nasional dan menjadi salah satu yang terbaik di dunia.
“Nilam Aceh memiliki posisi strategis di pasar internasional. Komoditas ini juga memasok sekitar 90 persen kebutuhan minyak nilam dunia sehingga memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan melalui penguatan ekosistem usaha,” kata Bagus dalam sambutannya yang disampaikan secara daring.
Kementerian UMKM menilai pengembangan nilam tidak cukup hanya meningkatkan produksi di tingkat petani, tetapi juga harus diikuti dengan penguatan industri pengolahan, pembiayaan, standardisasi mutu, hingga perluasan akses pasar ekspor.
Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah Kementerian UMKM, Metty Kusmayantie, mengatakan kementeriannya akan memfasilitasi pembiayaan bagi petani melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster yang melibatkan sektor perbankan.
Selain pembiayaan, pemerintah juga akan mendorong standardisasi produk agar memenuhi standar International Organization for Standardization (ISO), sehingga minyak nilam Aceh memiliki daya saing lebih tinggi di pasar internasional.
“Kami ingin model kemitraan ini menjadi contoh atau role model bagi pengembangan komoditas unggulan lainnya. Kami membantu dari sisi standardisasi, penguatan rantai pasok hingga membuka akses pasar global,” ujar Metty.
Direktur PT Razma Agro Jayana, Teungku Razuan, mengatakan perusahaan telah membangun fondasi kemitraan dengan petani selama satu tahun terakhir sebelum penandatanganan kerja sama dilakukan.
Menurut dia, sebanyak 372 petani nilam yang tersebar di tujuh kabupaten telah melalui proses validasi dan asesmen untuk diajukan memperoleh pembiayaan KUR dari BSI. Secara keseluruhan, perusahaan telah memiliki 1.500 petani mitra yang tersebar di 49 kawasan kemitraan pada 15 kabupaten dan kota di Aceh.
Razuan menjelaskan seluruh lahan budidaya telah dipetakan menggunakan sistem digital Razma D-Clone sehingga menghasilkan data spasial berbasis poligon yang dapat dipantau seluruh mitra kerja.
“Dari pemetaan tersebut, luas lahan nilam yang sudah terdata mencapai sekitar 1.375 hektare. Sistem ini dapat diakses oleh seluruh mitra, termasuk Universitas Samudra untuk pendampingan teknis dan BSI dalam memantau perkembangan kebun yang memperoleh pembiayaan,” katanya.
Ia menambahkan, penandatanganan kerja sama dilakukan setelah berbagai tahapan lapangan selesai dilaksanakan.
“Kami sengaja membangun ekosistemnya terlebih dahulu. Seremoni dilakukan setelah pekerjaan nyata berjalan sehingga kerja sama ini memiliki fondasi yang kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BSI Area Banda Aceh, Bambang Prasetya, menegaskan BSI siap memperluas akses pembiayaan bagi petani nilam melalui skema KUR Klaster dengan dukungan perusahaan sebagai avalis.
Menurut Bambang, pembiayaan akan diberikan berdasarkan kelayakan usaha masing-masing petani sesuai ketentuan yang berlaku.
“BSI siap mendukung pengembangan sektor nilam melalui pembiayaan KUR sehingga petani memiliki akses permodalan yang lebih mudah untuk meningkatkan kapasitas usahanya,” kata Bambang.
Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, dan sektor swasta tersebut diharapkan mampu memperkuat industri nilam Aceh dari hulu hingga hilir. Dengan ekosistem yang lebih terintegrasi, komoditas unggulan Aceh itu diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga memperbesar pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Komentar