probisnis.id – Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berdampak serius bagi pasien BPJS Kesehatan. Sekitar 200 pasien gagal ginjal tidak bisa cuci darah karena status kepesertaan mereka mendadak nonaktif. Hal ini dilaporkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia pada 2026.
Penyebabnya adalah perubahan status ekonomi yang mengelompokkan mereka ke kategori tidak berhak mendapat subsidi iuran. Total, 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS dinonaktifkan akibat pemutakhiran ini. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan bahwa 54 juta jiwa di Desil 1 hingga 5 belum sepenuhnya menerima manfaat.
Realitas ini menunjukkan bahwa sistem klasifikasi berdampak pada nyawa. Salah satu contoh adalah Tinah, perempuan 71 tahun di Yogyakarta yang kehilangan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) setelah terdaftar ke dalam Desil 6. Ia mengatakan, “Saat tanya RT sudah dianggap tidak rentan miskin jadi tidak dapat PKH lagi. Padahal saya tidak bekerja lagi dan hanya tinggal di rumah warisan orang tua.”
Di tempat lain, M Muslim mengalami perubahan status dari Desil 4 ke Desil 9 tanpa penjelasan jelas. Kasus ini tidak hanya terjadi di sektor kesehatan, tetapi juga di pendidikan tinggi. Banyak calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu terhapus dari kategori desil miskin saat penerimaan mahasiswa baru 2026.
Akibatnya, peluang mereka untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah menjadi hampir tertutup. Kementerian Sosial dan Kepala BPS telah turun tangan mengatasi masalah ini. Mereka mengumumkan jalur alternatif berdasarkan Pasal 9 Permendikti 2026.
Jalur ini menuntut Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan bagi mereka yang datanya keliru. Kebutuhan jalur darurat ini menegaskan bahwa sistem utama telah gagal menjangkau banyak keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan.[]
Sumber: Kompas.com
Komentar