probisnis.id – Delapan bulan setelah bencana hidrometeorologi melanda sebagian besar wilayah Sumatra dan meninggalkan kerusakan luas di Aceh, pemerintah kini memasuki tahap yang menentukan dalam proses pemulihan.
Mulai 1 Agustus 2026, Aceh dijadwalkan resmi memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon), sebuah fase yang tidak lagi berorientasi pada penanganan darurat, melainkan pembangunan kembali kawasan terdampak agar lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Untuk mendukung agenda tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp58,9 triliun bagi Aceh. Nilai itu menjadi porsi terbesar dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra, bahkan mencapai lebih dari separuh total kebutuhan anggaran sebesar Rp100,166 triliun yang disiapkan bagi tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, mengatakan fase rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tonggak penting setelah pemerintah bersama berbagai pihak bekerja tanpa henti sejak bencana terjadi pada akhir November 2025.
“Bila tidak ada aral melintang, masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi Sumatra akan dimulai pada 1 Agustus 2026. Aceh mendapatkan alokasi hampir Rp59 triliun, di luar APBN reguler,” kata Safrizal saat menjadi narasumber podcast UIN Ar-Raniry bersama Serambi Indonesia di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Kehadiran Safrizal di Kampus UIN Ar-Raniry disambut Rektor Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Sebelum kegiatan dimulai, keduanya sempat berdiskusi santai di Warung Kopi Rumoh Aceh, Kopelma Darussalam. Meski baru tiba dari Jakarta, Safrizal memilih langsung menghadiri agenda tersebut karena proses pemulihan Aceh, menurutnya, kini memasuki fase yang sangat krusial.
Lebih dari Separuh Anggaran Nasional untuk Aceh
Safrizal menjelaskan, kebutuhan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh mencapai Rp58,9 triliun, atau sekitar 59 persen dari total anggaran nasional yang disiapkan pemerintah untuk tiga provinsi terdampak.
Pendanaan itu akan direalisasikan secara bertahap, yakni Rp24,215 triliun pada 2026, Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028.
Menurut dia, aktivitas pemulihan sebenarnya telah berjalan sejak masa tanggap darurat. Sepanjang 2026, belanja pemerintah yang bergerak untuk penanganan bencana diperkirakan mencapai sekitar Rp36 triliun, sehingga pekerjaan pemulihan akan terus berlangsung hingga beberapa bulan ke depan sebelum memasuki tahapan pembangunan jangka menengah.
Bencana dengan Dampak Terluas
Safrizal menyebut bencana hidrometeorologi Sumatra sebagai salah satu bencana dengan cakupan wilayah terdampak paling luas dalam sejarah penanggulangan bencana di Indonesia.
Berbeda dengan tsunami Aceh 2004 yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar di wilayah tertentu, bencana hidrometeorologi 2025 menghadirkan tantangan yang berbeda karena kerusakannya tersebar di banyak daerah secara bersamaan.
Di Aceh, bencana melanda 18 kabupaten/kota, 226 kecamatan, dan sekitar 3.300 gampong. Dampaknya tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga memukul sektor pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur transportasi yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.
Data pemerintah mencatat 2.108.582 kepala keluarga terdampak dan sekitar 37 ribu rumah mengalami kerusakan.
“Sungguh luas dan besar musibah itu,” ujar Safrizal.
Dari Tanggap Darurat Menuju Pembangunan
Safrizal mengenang dirinya tiba di Aceh pada 29 November 2025, ketika jaringan listrik padam, komunikasi terputus, dan informasi mengenai kondisi di lapangan masih sangat terbatas.
Saat itu ia sedang menjalankan tugas penanganan banjir bandang di Tapanuli Utara sebelum diterbangkan menggunakan pesawat kecil menuju Aceh.
Belakangan, ia dipercaya menjadi Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dan memilih lebih banyak berada di Aceh untuk mengawal proses pemulihan.
Menurutnya, keberhasilan melewati masa tanggap darurat merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, relawan, dan masyarakat.
Pemulihan Infrastruktur Mulai Terlihat
Sejumlah indikator menunjukkan proses pemulihan mulai memberikan hasil. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional kini telah kembali berfungsi sepenuhnya.
Di tingkat daerah, 1.543 dari 1.638 ruas jalan telah ditangani atau mencapai 94,2 persen, sementara 380 dari 655 jembatan daerah selesai diperbaiki.
Layanan pendidikan pun berangsur normal. Sebanyak 3.120 sekolah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik di bangunan semula, ruang belajar sementara, maupun lokasi relokasi.
Di sektor kesehatan, 867 puskesmas telah beroperasi kembali. Dua puskesmas yang rusak berat dipindahkan ke bangunan modular, sedangkan fasilitas kesehatan lainnya masih menjalani rehabilitasi dan relokasi.
Huntara Hampir Tuntas, Huntap Dipercepat
Program penyediaan hunian sementara hampir mencapai target.
Dari 18.943 unit huntara yang direncanakan, 18.861 unit telah selesai dibangun atau sekitar 99 persen, dan 18.784 unit telah dihuni warga.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap terus dipercepat. Hingga 22 Juli 2026, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun dan 1.832 unit lainnya masih dalam proses konstruksi oleh BNPB, Polri, Yayasan Buddha Tzu Chi, serta sejumlah mitra pembangunan. Target akhir pembangunan huntap mencapai 37.323 unit.
Membangun Aceh yang Lebih Tangguh
Bagi Safrizal, rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar mengganti bangunan yang rusak akibat bencana. Fase ini harus menjadi momentum membangun Aceh dengan standar yang lebih baik agar masyarakat memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap ancaman bencana pada masa mendatang.
Karena itu, pemerintah mengusung konsep Build Back Better, Safer and More Resilient, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, serta lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
Ia menegaskan, keberhasilan program senilai puluhan triliun rupiah tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga kemanusiaan hingga masyarakat.
“Semoga cita-cita kita bersama memulihkan Aceh secara build back better, safer, and more resilient dapat tercapai. Kuncinya ada pada kolaborasi kita semua,” kata Safrizal.
Komentar