probisnis.id – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali melemah pada perdagangan Selasa, 12 Mei 2026. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah ditutup di level Rp 17.514 per dolar AS. Angka ini melemah 99 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya.
Pelemahan ini kembali mencatatkan rekor terendah sepanjang sejarah. Data tersebut dimuat dalam laporan Kompas pada 13 Mei 2026.
Pemerintah dan otoritas moneter dinilai sudah berjuang keras menahan tekanan nilai tukar. Berbagai cara telah dilakukan dan masih akan ada upaya lainnya.
Namun, pengamat menilai langkah tersebut belum cukup. Pasar membutuhkan langkah strategis yang dilakukan pemerintah, bukan sekadar imbauan agar tidak panik.
Depresiasi rupiah berisiko memicu ekonomi berbiaya tinggi. Risiko ini terutama berdampak pada dunia usaha yang masih bergantung pada impor, pembiayaan eksternal, dan arus modal asing.
Dunia bisnis sudah mengeluh karena sejumlah barang impor dan bahan baku impor mengalami kenaikan. Mereka yang bergantung pada pendanaan eksternal juga terbebani.
Di sisi lain, konflik di Timur Tengah turut menekan biaya produksi dan permintaan pasar. Perang AS-Iran berdampak pada pengiriman barang dan stok produk.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah sudah terjadi sejak awal tahun. Pengamat menilai perlu ada koreksi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan.
Penggelontoran dolar AS atau intervensi ke pasar dinilai tidak cukup. Langkah ini bahkan berisiko ketika cadangan devisa terus menurun.
Faktor eksternal, yaitu masalah geopolitik, memang berperan dalam tekanan nilai tukar. Namun, faktor ini sulit dikendalikan sehingga lebih baik fokus pada faktor internal.
Muara dari persoalan ini berkaitan dengan pengelolaan fiskal. Pasar melihat beberapa hal seperti prioritas penganggaran, kapasitas pembayaran utang, dan defisit anggaran.
Sejauh pemerintah tidak melakukan perubahan pengelolaan dalam ketiga masalah tersebut, tekanan masih akan ada. Prioritas penganggaran merupakan keputusan politik sehingga sulit diubah.
Meski demikian, pemerintah perlu memperhatikan saran dari sejumlah kalangan. Mereka menyarankan perubahan prioritas anggaran.
Apabila tetap sulit dilakukan, pemerintah harus lebih berhati-hati membuat langkah. Langkah yang tidak tepat dapat menambah kebingungan di pasar.[]
Sumber: Kompas.id
Komentar