Bank Aceh Syariah menyalurkan KUR sekitar Rp. 1,5 triliun. Sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan pembiayaan KUR yang lebih besar, yakni mencapai Rp3 triliun
BANDA ACEH – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh sejumlah perbankan di Aceh yang mencapai triliunan rupiah dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka pengangguran di Kota Banda Aceh, Jumat, 7 Maret 2026.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPRK Banda Aceh, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menyoroti efektivitas penyaluran pembiayaan tersebut terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan itu, Bank Aceh Syariah menyalurkan KUR sekitar Rp1,5 triliun ke seluruh wilayah Aceh. Sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan pembiayaan KUR yang lebih besar, yakni mencapai Rp3 triliun.
Namun demikian, Irwansyah menilai besarnya nilai penyaluran tersebut belum diikuti dengan penurunan angka pengangguran secara signifikan di Banda Aceh.
Ia juga menyoroti kondisi sebagian UMKM di Banda Aceh yang dinilai masih stagnan dan belum mampu berkembang ke tingkat usaha yang lebih besar.
Menurutnya, Banda Aceh selama ini dikenal sebagai kota yang bertumpu pada sektor jasa dan UMKM. Karena itu, ia mendorong pihak perbankan untuk memperluas sasaran pembiayaan, termasuk ke sektor ekonomi kreatif.
“Pembiayaan juga perlu diarahkan ke sektor kreatif, seperti konten kreator, jasa perfilman, serta berbagai usaha kreatif lainnya yang memiliki potensi berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Aceh (BPVP) Aceh, Rahmad Faisal, menyampaikan bahwa lembaga pelatihan yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tersebut memiliki 12 jurusan pelatihan tenaga kerja.
Program pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, di antaranya pelatihan pengelasan, barista, hingga pembuatan kue yang saat ini cukup diminati.
Namun berdasarkan catatan BPVP, dari banyaknya peserta pelatihan yang lulus setiap tahun, hanya sebagian yang terserap ke dunia kerja. Sementara sebagian lainnya belum diketahui perkembangan karier selanjutnya.
Meski demikian, BPVP Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pelatihan melalui kurikulum yang lebih modern serta pemberian sertifikasi kompetensi bagi para peserta.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M Zidan Al Hafidh, menilai sejumlah usaha potensial di Banda Aceh perlu mendapatkan pendampingan yang lebih intensif agar mampu berkembang dan naik kelas.
Ia juga menyoroti karakter generasi muda atau Gen Z yang dinilai memiliki akses informasi luas, namun sering kali tidak mendalami secara detail, sehingga mudah merasa bosan dalam dunia kerja maupun usaha.
Sementara itu, sejumlah pelaku usaha di Banda Aceh, termasuk dari sektor perhotelan, mengakui masih terdapat tantangan pada kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama terkait kegigihan, loyalitas, serta kemampuan pelayanan (hospitality).
Menurut mereka, peningkatan kualitas SDM masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Bahkan dalam hal sederhana seperti membiasakan senyum kepada pelanggan masih menjadi tantangan bagi sebagian tenaga kerja muda.
Menutup RDPU tersebut, Irwansyah menyampaikan bahwa setiap tahun perguruan tinggi di Banda Aceh meluluskan ribuan alumni. Namun daya serap tenaga kerja dinilai masih terbatas.
“Jika tidak ada upaya yang lebih serius dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, maka angka pengangguran dikhawatirkan akan terus meningkat,” ujarnya. (*)