BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali menetapkan perpanjangan keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Aceh dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual melalui Zoom, bertempat di Ruang Rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026) malam.
Mualem menjelaskan, perpanjangan status tanggap darurat ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta merujuk pada Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Perpanjangan tersebut juga mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan, termasuk sebaran wilayah dan jumlah korban terdampak, serta laporan dari Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Pidie Jaya yang menyatakan penanganan darurat belum sepenuhnya tuntas.
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” ujar Mualem.
Ia menegaskan, perpanjangan ini bertujuan memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Gubernur Aceh mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, serta masyarakat untuk terus bersinergi dalam mempercepat pemulihan Aceh, agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, dan perekonomian warga dapat segera pulih serta aktivitas masyarakat kembali normal.
Dalam arahannya, Mualem memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ia menyebutkan wilayah tersebut sangat mendesak membutuhkan pembangunan sedikitnya delapan jembatan darurat.
“Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, tetapi saat arus deras akses transportasi warga benar-benar terputus,” jelasnya.
Sejalan dengan penetapan perpanjangan status tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan. Fokus utama diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian, penuntasan pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, serta lahan pertanian warga yang terdampak.
Selain itu, Gubernur menekankan percepatan distribusi logistik ke wilayah yang masih terisolir serta prioritas pencarian korban yang masih hilang. Ia juga menargetkan penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat pada 2 Februari 2026.
“Saya instruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir, tuntaskan pembersihan fasilitas publik dan lahan warga, serta kejar penyelesaian dokumen R3P sebelum awal Februari,” tutup Mualem. [Adv]