BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh terus memacu percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fokus utama saat ini diarahkan pada penyelesaian Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar pemulihan yang terukur dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan bahwa meskipun sempat menghadapi kendala anggaran, Pemerintah Aceh telah mengoptimalkan pos anggaran kategori mendesak guna memastikan proses pemulihan tetap berjalan.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).
“Target awal penyelesaian R3P pada 20 Januari kita sesuaikan menjadi 30 Januari. Saat ini kami fokus pada aspek teknokratik agar seluruh tahapan pemulihan dapat berjalan terukur dan tepat sasaran,” ujar M. Nasir.
Dalam mendukung percepatan pemulihan, Pemerintah Aceh juga telah memetakan kekuatan sosial dengan melibatkan sekitar 150 organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) serta 96 sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keterlibatan tersebut mencakup berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
M. Nasir berharap adanya dukungan serta pembagian kewenangan yang lebih fleksibel antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penanganan infrastruktur strategis seperti sungai dan jembatan, mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah.
Sementara itu, Tim Leader Program SKALA, Petra Karetji, menjelaskan bahwa SKALA tidak dirancang untuk menciptakan program baru, melainkan berperan mendukung penuh prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh. Program ini berkomitmen mengintegrasikan dukungan internasional dengan agenda pembangunan daerah agar penanganan pascabencana berjalan efektif dan selaras.
“SKALA siap bekerja di belakang layar untuk mendukung strategi Pemerintah Aceh. Kami juga memberikan apresiasi atas capaian Aceh dalam pengelolaan data, termasuk posisi Aceh yang kini berada di peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik berdasarkan penilaian Kemenpan RB,” ujar Petra.
Terkait pemulihan ekonomi, Petra mencatat adanya potensi risiko sosial-ekonomi pascabencana, seperti munculnya praktik tengkulak di tengah masyarakat. Meski pemulihan ekonomi tidak menjadi mandat utama SKALA, pihaknya akan berkoordinasi dengan DFAT serta program SIAP SIAGA guna menjajaki peluang dukungan lanjutan.
Dalam aspek mitigasi dan analisis pascabencana, SKALA telah melakukan uji coba analisis di Kabupaten Aceh Tamiang dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data. Penggunaan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong juga terus didorong sebagai sumber data lini depan.
Selain itu, terbuka peluang kolaborasi dengan sektor akademik, di mana sebanyak 210 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) diharapkan dapat berkontribusi dalam pengumpulan data lapangan guna memperkuat akurasi intervensi kebijakan pemerintah. [Adv]