BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya pemanfaatan bahan baku lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh. Menurutnya, program nasional tersebut memiliki potensi besar untuk sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Penegasan itu disampaikan M. Nasir saat memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Aceh, Koordinator Wilayah MBG, serta Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG kabupaten/kota di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026).
Nasir menyebutkan, hingga saat ini ratusan dapur MBG telah terbentuk di berbagai daerah dan jumlahnya terus bertambah. Apabila seluruh target lebih dari 900 dapur MBG terealisasi, maka diperkirakan sekitar Rp7 triliun anggaran akan beredar melalui program tersebut.
Menurutnya, potensi perputaran dana yang besar itu harus dimanfaatkan secara optimal dengan memastikan belanja bahan baku dilakukan di dalam daerah, bukan bergantung pada pasokan dari luar Aceh.
“Distribusi memang harus lancar, tetapi yang lebih penting adalah ketersediaan stok bahan baku di daerah. Jangan sampai kebutuhan dapur MBG justru dipenuhi dari luar Aceh,” kata Nasir.
Ia menambahkan, apabila minimal 70 persen kebutuhan bahan baku dapur MBG dapat dipenuhi dari Aceh, maka sekitar Rp5 triliun dana akan berputar di dalam daerah dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
Untuk mendukung hal tersebut, Nasir meminta pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memastikan ketersediaan pasokan bahan baku di wilayah masing-masing. Ia juga menginstruksikan dinas teknis terkait untuk mendorong peningkatan produksi masyarakat, baik melalui pengembangan pertanian hortikultura maupun sektor peternakan.
“Ini bukan sekadar wacana. Anggarannya sudah tersedia di Program MBG, tinggal bagaimana kita memaksimalkan dampaknya bagi ekonomi Aceh,” tegasnya.
Dengan optimalisasi pemanfaatan bahan baku lokal, Sekda Aceh optimistis Program MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah dan menekan angka kemiskinan di Aceh. [Adv]