Banda Aceh — Pemerintah Aceh mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Seluruh elemen masyarakat, lembaga sosial, hingga dunia usaha diajak berperan aktif agar roda perekonomian rakyat dapat kembali bergerak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menegaskan, pemulihan ekonomi harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan kewenangan dan kemampuan masing-masing sektor.
“Pemulihan ekonomi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kepercayaan dan kemandirian masyarakat,” ujar M. Nasir dalam rapat pertumbuhan ekonomi pascabencana hidrometeorologi di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Minggu (11/1/2026).
Rapat tersebut dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi non-pemerintah (NGO), serta sejumlah yayasan yang bergerak di bidang kepedulian pascabencana.
Dalam pertemuan itu, Sekda Aceh menekankan pentingnya dukungan dari civil society organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi, baik dalam bentuk pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas, maupun penyediaan sumber daya.
Ia juga menegaskan bahwa beban pemulihan ekonomi tidak sepenuhnya harus ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pemerintah daerah mendorong pembagian peran, khususnya dalam membantu kelompok usaha mikro dan unit-unit ekonomi kecil melalui skema hibah, bantuan skala kecil, serta program kemitraan dengan mitra pembangunan.
Terkait permodalan, Pemerintah Aceh menempatkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak utama dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.
“Melalui bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jejaring pemasaran, pelaku UMKM dan koperasi diharapkan dapat bangkit dan berkembang kembali,” kata M. Nasir.
Untuk memastikan intervensi yang cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Aceh saat ini tengah melakukan inventarisasi serta kompilasi usulan kegiatan yang dapat diakomodasi dalam Anggaran Tahun 2026. Langkah tersebut bertujuan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, kami optimistis rehabilitasi pascabencana ini akan melahirkan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing,” pungkas M. Nasir. (Adv)