probisnis.id – Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini bertujuan melindungi seluruh ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia. UU ini mendapat perhatian dari pekerja dan pengusaha.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan UU ini memiliki hak, kewajiban, dan sanksi. Sanksi ini berlaku untuk semua pihak yang melanggar aturan dalam ekosistem ketenagakerjaan.
Indah menyatakan, meski UU ini dianggap berpihak kepada pekerja, bukan berarti pekerja kebal hukum. Sosialisasi UU ini dilakukan secara hibrida pada 13 November 2026, dan dihadiri perwakilan perusahaan serta serikat pekerja.
Acara sosialisasi disiarkan melalui kanal Youtube resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Indah menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja sebelumnya dipersepsikan lebih pro-pengusaha, meski banyak substansi yang mendukung pekerja.
Salah satu contoh dukungan kepada pekerja adalah mengenai kompensasi untuk pekerja kontrak dan jaminan kehilangan pekerjaan. Pemerintah berkontribusi dalam iuran untuk jaminan tersebut.
UU No 27/2026 juga merupakan respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. DPR inisiasi UU ini dengan masukan dari hasil serap aspirasi pemangku kepentingan di pasar kerja.
UU ini memiliki sejumlah keunikan dibandingkan UU Cipta Kerja dan UU No 13/2003. Salah satunya adalah pengaturan hubungan kerja tertentu. Perkembangan teknologi dan digitalisasi menciptakan bentuk kerja yang lebih fleksibel.
Indah menyebutkan bahwa ketentuan teknis mengenai kerja fleksibel akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Selain itu, pola hubungan kemitraan akan diatur dalam undang-undang terpisah.
Kementerian Ketenagakerjaan juga merencanakan pengaturan teknis bagi pekerjaan nelayan, tenaga kesehatan, serta pekerja seni dan industri kreatif. Kewajiban dana cadangan pesangon menjadi poin penting dalam UU ini.
Pengusaha diwajibkan menyiapkan dana cadangan pesangon sejak karyawan diangkat menjadi tetap. Ini bertujuan mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau masalah keuangan perusahaan.[]
Sumber: Kompas.id
Komentar