probisnis.id – Warga Kota Banda Aceh masih memiliki kesempatan memperoleh potongan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Desember 2026. Pemerintah Kota Banda Aceh memperpanjang program keringanan pajak tersebut untuk memberi ruang lebih luas bagi masyarakat menyelesaikan tunggakan dengan memanfaatkan sejumlah insentif.
Melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), pemerintah memberikan pengurangan pokok tunggakan sebesar 75 persen untuk tahun pajak 2001–2012. Adapun tunggakan periode 2013–2025 memperoleh potongan sebesar 50 persen.
Tidak hanya pengurangan pokok pajak, pemerintah juga membebaskan denda administrasi untuk seluruh tahun pajak. Kebijakan ini memungkinkan wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dengan beban pembayaran yang lebih ringan dibandingkan ketentuan normal.
Kepala BPKK Kota Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, mengatakan perpanjangan program tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan kewajiban PBB-P2, khususnya mereka yang masih memiliki tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Alriandi, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas keringanan tersebut dengan melakukan pembayaran langsung di Kantor BPKK Kota Banda Aceh.
“Masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut dapat melakukan pembayaran secara langsung di Kantor BPKK Kota Banda Aceh,” ujar Alriandi, Senin (2/11/2026).
Ia mengingatkan warga agar tidak menunggu hingga mendekati batas akhir program. Kesempatan memperoleh pengurangan pokok pajak dan pembebasan denda tersebut hanya berlaku sampai 31 Desember 2026 sesuai dengan ketentuan program.
Alriandi juga menekankan bahwa pembayaran PBB-P2 merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Pajak yang dihimpun pemerintah menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Banda Aceh,” katanya.
Melalui perpanjangan kebijakan ini, Pemko Banda Aceh berharap semakin banyak wajib pajak memanfaatkan fasilitas keringanan untuk menyelesaikan tunggakan. Pemerintah juga mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan asli daerah.
Dengan batas waktu hingga penghujung Desember 2026, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut sebelum masa pemberian insentif berakhir. [adv]
Komentar