probisnis.id — Di tengah upaya panjang pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, arus informasi menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah menilai, di era digital saat ini, informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama bagi warga terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, saat membuka Workshop Kreator Informasi Lokal yang berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tersebut menghadirkan berbagai peserta lintas organisasi dan komunitas kreator informasi di Aceh.
Dalam sambutannya, Safrizal menegaskan bahwa keberadaan pers dan penyampai informasi memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi modern. Menurutnya, siapa yang mampu menguasai informasi, maka ia memiliki pengaruh besar terhadap arah opini publik dan peradaban dunia.
“Di era demokrasi dan kemerdekaan pers saat ini, kebebasan berbicara menjadi hal yang sangat penting. Informasi bisa diproduksi di mana saja dan nyaris tanpa batas. Karena itu, kontrol terbesar sebenarnya ada pada diri kita sendiri,” ujar Safrizal.
Ia menyoroti derasnya arus informasi di media sosial yang kerap memunculkan simpang siur pemberitaan, terutama terkait penanganan bencana. Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, para kreator konten dan insan informasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami publik secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Safrizal mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital yang menggelar workshop tersebut. Ia berharap pelatihan itu dapat melahirkan kreator informasi yang mampu menghadirkan konten berkualitas, edukatif, serta berbasis fakta di lapangan.
“Pelatihan ini sangat penting karena akan membantu pemerintah dalam menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara benar. Masyarakat juga akan terbantu karena memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya,” katanya.
Menurut Safrizal, Posko Wilayah PRR berkomitmen mendukung para kreator informasi dengan menyediakan data dan perkembangan terbaru secara berkala terkait penanganan pascabencana hidrometeorologi Sumatra di Aceh.
Di hadapan peserta workshop, ia juga menanggapi berbagai kritik publik yang menilai proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lamban. Safrizal menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja, namun tantangan di lapangan sangat kompleks.
“Ada yang mengatakan pemerintah lambat menangani bencana. Tidak bisa serta-merta disebut lambat, karena wilayah terdampak sangat luas. Tantangan geografis dan teknis di lapangan juga sangat kompleks. Kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, tetapi pemerintah memastikan seluruh masyarakat terdampak tetap tertangani, no one left behind,” tegasnya.
Ia menjelaskan, proses pembangunan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut legalitas lahan, aspek keamanan lokasi baru, hingga verifikasi berlapis agar tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang.
Saat ini, Aceh masih berada dalam masa transisi darurat hingga Juli 2026. Dalam fase tersebut, fokus utama pemerintah adalah memastikan masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal sementara yang layak, jaminan pangan, serta layanan kesehatan yang memadai.
Safrizal menyebutkan, pembangunan hunian tetap (huntap) komunal telah mulai direalisasikan, termasuk unit yang dibangun oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama BNPB di Aceh Utara. Selain itu, terdapat 71 lokasi huntap komunal usulan pemerintah daerah yang kini telah siap dibangun.
Tidak hanya sektor hunian, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar lainnya seperti pembangunan sumur bor, perbaikan lahan persawahan, revitalisasi sungai, hingga rekonstruksi infrastruktur pendukung masyarakat.
“Pemerintah terus bergerak. Apalagi mulai Agustus nanti kita diperkirakan memasuki el nino kering. Kita membutuhkan ratusan sumur bor baru. Semua kebutuhan itu akan dibangun secara bertahap, termasuk perbaikan sawah dan revitalisasi sungai terdampak,” ungkapnya.
Bagi Safrizal, rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar mengejar target waktu pembangunan. Lebih dari itu, proses pemulihan harus dilakukan dengan perencanaan matang agar hasilnya mampu memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat Aceh.
Di tengah tantangan pemulihan pascabencana, pemerintah berharap kolaborasi dengan media, kreator konten, dan masyarakat dapat menjadi jembatan informasi yang menumbuhkan optimisme serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses pembangunan kembali Aceh.
Komentar