PROBISNIS — Aksi unjuk rasa yang menuntut pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Banda Aceh, Senin (4/5), mulai menuai sorotan tajam. Sejumlah pihak menilai gerakan tersebut tidak sepenuhnya murni sebagai aspirasi mahasiswa, melainkan diduga ditunggangi kepentingan politik tertentu.
Ketua Bidang Perkaderan SEMMI Seumeulu, Adi Mukhti, mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa aksi tersebut telah dipersiapkan secara sistematis dan tidak bersifat spontan.
“Kami melihat pola yang tidak lazim. Aksi ini terkesan tidak tumbuh secara organik, melainkan dirancang dengan tujuan tertentu,” ujarnya.
Ia menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah mahasiswa yang disebut memiliki kedekatan dengan kelompok sipil SIPAK. Menurutnya, kelompok tersebut diduga memiliki relasi dengan staf dari salah satu pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Lebih lanjut, Adi menilai rangkaian peristiwa menjelang aksi semakin menguatkan dugaan adanya orkestrasi yang terarah. Ia menyebut konsolidasi yang berlangsung pada Minggu malam (3/5) sekitar pukul 21.00 WIB terbilang janggal, mengingat skala mobilisasi massa yang cukup besar dalam waktu singkat.
“Dengan waktu yang sangat terbatas, sulit untuk tidak menduga bahwa persiapan sudah dilakukan jauh hari sebelumnya,” tambahnya.
Selain itu, aspek pendanaan juga menjadi sorotan. Ia menduga adanya dukungan logistik dan finansial dari pihak tertentu yang membuat aksi berjalan lancar, mulai dari penyediaan perlengkapan hingga mobilisasi massa.
“Bahkan ada indikasi pertemuan dengan staf dari salah satu pimpinan DPRA sebelum aksi berlangsung. Ini semakin memperkuat dugaan adanya aktor politik di balik layar,” katanya.
Dalam pandangannya, berbagai indikasi tersebut mengarah pada kemungkinan bahwa aksi ini tidak semata menyuarakan aspirasi publik, tetapi berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen politik. Ia juga menilai ada kecenderungan gerakan tersebut diarahkan untuk membangun opini negatif terhadap Sekretaris Daerah Aceh dalam struktur pemerintahan saat ini.
“Jika ditarik lebih jauh, ini bisa dibaca sebagai upaya mendiskreditkan Sekda dalam pemerintahan Mualem. Ini yang perlu menjadi perhatian publik,” tegasnya.
Adi juga menyoroti belum munculnya sosok koordinator aksi secara terbuka, yang dinilai semakin memicu pertanyaan terkait transparansi dan independensi gerakan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRA maupun kelompok yang terlibat dalam aksi untuk memberikan klarifikasi atas berbagai dugaan tersebut.
Adi Mukhti pun mengingatkan mahasiswa agar tetap kritis dan tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu yang bersembunyi di balik gerakan publik.
“Mahasiswa harus tetap waspada. Jangan sampai semangat perjuangan justru dimanfaatkan oleh aktor politik untuk agenda lain,” pungkasnya.
Komentar