probisnis.id — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh menandatangani persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2026. Kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2027.
Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna DPRA. Pemerintah Aceh diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, sedangkan rapat dipimpin Wakil Ketua DPRA, Saifuddin Muhammad, yang dikenal dengan sapaan Yah Fud. Taufik menandatangani berita acara persetujuan bersama bersama pimpinan DPRA.
Agenda tersebut juga mencakup penutupan Masa Persidangan II dan pembukaan Masa Persidangan III DPRA Tahun 2026. Dengan demikian, persetujuan KUA-PPAS berlangsung bersamaan dengan peralihan masa persidangan lembaga legislatif Aceh.
“Kesepakatan KUA-PPAS tidak sama dengan pengesahan APBA. Dokumen ini merupakan landasan kebijakan untuk melanjutkan penyusunan rancangan anggaran tahun berikutnya. Di dalamnya, pemerintah dan legislatif menetapkan arah umum kebijakan fiskal serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang menjadi acuan pembahasan lebih lanjut,” Wakil Ketua DPRA, Saifuddin Muhammad.
Dia menjelaskan, pada tahap berikutnya, Pemerintah Aceh dan DPRA melanjutkan proses penyusunan Rancangan APBA 2027. Rancangan tersebut akan menjadi ruang pembahasan lebih terperinci mengenai rencana pendapatan, belanja, pembiayaan, serta program yang akan dibiayai dengan anggaran daerah.
“Pembedaan tahapan ini penting. Penandatanganan persetujuan bersama menandai tercapainya kesepakatan pada kerangka kebijakan dan prioritas anggaran, bukan berarti seluruh program, nilai belanja, dan alokasi untuk setiap sektor telah ditetapkan secara final,” paparnya.
Karena itu, ukuran keberhasilan proses ini tidak berhenti pada terlaksananya rapat paripurna atau penandatanganan dokumen. Publik juga perlu mengetahui bagaimana kesepakatan tersebut diterjemahkan menjadi program konkret, berapa dana yang dialokasikan, serta bagaimana pelaksanaannya akan diawasi.
Prioritas Anggaran Menentukan Arah Pembangunan
KUA-PPAS memiliki arti strategis karena menjadi salah satu instrumen untuk menerjemahkan agenda pembangunan pemerintah ke dalam kebijakan fiskal. Prioritas yang ditetapkan pada tahap ini akan memengaruhi ruang gerak pemerintah dalam menyusun program dan menentukan kebutuhan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya.
“Bagi Aceh, pembahasan anggaran memiliki konsekuensi langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan publik, membiayai pembangunan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, penentuan prioritas seharusnya dapat ditelusuri hubungannya dengan persoalan yang dihadapi warga, baik di perkotaan maupun di wilayah pedesaan,” ungkap Saifuddin Muhammad
Namun, dokumen dan informasi resmi yang tersedia mengenai penandatanganan pada 8 Oktober 2026 belum memerinci angka pendapatan dan belanja yang disepakati, besaran plafon setiap sektor, maupun daftar program prioritas dalam KUA-PPAS 2027. Tidak tersedia pula rincian yang cukup untuk menyimpulkan sektor mana yang memperoleh tambahan atau pengurangan alokasi.
“Tanpa data tersebut, klaim bahwa anggaran 2027 akan meningkatkan belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, atau sektor lainnya belum dapat dipastikan. Penilaian mengenai arah anggaran perlu didasarkan pada dokumen resmi beserta angka-angka yang menyertainya,” paparnya.
Setelah persetujuan bersama ditandatangani, tantangan berikutnya adalah memastikan proses penyusunan RAPBA 2027 berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Aceh dan DPRA perlu menjelaskan dasar penentuan prioritas, kemampuan pendapatan daerah, serta pertimbangan yang digunakan untuk membagi sumber daya yang tersedia.
“Dalam pengawasan anggaran, sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab: apakah target pendapatan disusun berdasarkan perhitungan yang realistis, apakah belanja diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak; apakah program memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang terukur serta bagaimana pemerintah memastikan dana yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat,” Wakil Ketua DPRA Saifuddin Muhammad.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bukti adanya masalah dalam KUA-PPAS 2027. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari pengawasan publik yang semestinya menyertai setiap tahapan penyusunan anggaran daerah.
“DPRA, sesuai fungsi penganggaran dan pengawasannya, memiliki peran penting untuk memastikan rancangan anggaran dibahas secara cermat. Sementara itu, Pemerintah Aceh perlu menyediakan penjelasan yang memadai mengenai dasar perencanaan, kemampuan fiskal, serta target yang hendak dicapai melalui penggunaan anggaran,” ujarnya.
Masa Persidangan III dan Kelanjutan Pembahasan APBA
Penandatanganan KUA-PPAS 2027 bertepatan dengan penutupan Masa Persidangan II dan pembukaan Masa Persidangan III DPRA Tahun 2026. Peralihan tersebut menjadi bagian dari agenda kelembagaan DPRA, yang selanjutnya akan melanjutkan pekerjaan kedewanan, termasuk tahapan pembahasan anggaran Aceh untuk 2027.
“Meski kesepakatan awal telah dicapai, proses anggaran masih harus dilihat sebagai rangkaian yang berkelanjutan. Mutu perencanaan, ketepatan penetapan prioritas, keterbukaan pembahasan, dan pengawasan pelaksanaan akan menentukan apakah anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan Masyarakat,” tambah, Saifuddin Muhammad
Pada akhirnya, arti penting KUA-PPAS 2027 tidak semata-mata terletak pada dokumen yang ditandatangani di Gedung Utama DPRA. Yang lebih menentukan ialah bagaimana arah kebijakan tersebut diwujudkan dalam APBA, bagaimana anggaran dibelanjakan, dan apakah hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Aceh. [adv].
Komentar