BANDA ACEH – Dinas Pendidikan Aceh memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di seluruh SMA, SMK, dan SLB di Aceh, Senin, 09 Februari 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4/1772/2026, sebagai langkah menyesuaikan dunia pendidikan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin masif.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., MSP, menegaskan, kebijakan ini bukan menolak teknologi, melainkan menempatkan gawai pada fungsi yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. “Tanpa pengaturan, gawai berpotensi mengurangi konsentrasi, menurunkan disiplin, dan menghambat pembentukan karakter peserta didik,” ujarnya.
Dalam aturan baru, kepala sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur, membatasi, bahkan melarang penggunaan gawai selama jam sekolah. Peserta didik maupun guru diwajibkan menonaktifkan atau mengatur gawai dalam mode senyap saat memasuki lingkungan sekolah. Gawai kemudian disimpan di tempat khusus hingga pelajaran berakhir untuk meminimalisasi gangguan belajar.
Meski demikian, penggunaan gawai tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang terkait langsung dengan proses pembelajaran, dengan izin dan pengawasan guru.
Kebijakan ini juga menekankan pentingnya peran orang tua dan wali murid. Sekolah diharapkan menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan keluarga untuk memastikan penggunaan gawai berlangsung bijak, aman, dan bertanggung jawab, baik di rumah maupun di sekolah.
Murthalamuddin berharap, pembatasan ini menjadikan sekolah di Aceh lebih disiplin dan fokus, sekaligus menciptakan ruang belajar yang kondusif dan mendukung peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan karakter generasi muda Aceh secara berkelanjutan. [adv]