BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya pemanfaatan bahan baku lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah.
Penegasan tersebut disampaikan M. Nasir saat memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Aceh, Koordinator Wilayah MBG, serta para Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG kabupaten/kota di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026).
M. Nasir mengungkapkan bahwa hingga saat ini ratusan dapur MBG telah terbentuk di berbagai daerah dan jumlahnya terus bertambah. Apabila seluruh target lebih dari 900 dapur MBG dapat terealisasi, maka diperkirakan sekitar Rp7 triliun anggaran akan beredar melalui program tersebut.
Menurutnya, potensi ekonomi yang sangat besar ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan perekonomian daerah dengan memastikan belanja bahan baku dilakukan di Aceh, bukan bergantung pada pasokan dari luar provinsi.
“Distribusi memang harus lancar, tetapi yang jauh lebih penting adalah ketersediaan stok bahan baku di daerah. Jangan sampai kebutuhan dapur MBG justru dipenuhi dari luar Aceh,” tegas M. Nasir.
Ia menambahkan, apabila minimal 70 persen kebutuhan bahan baku dapur MBG dibelanjakan di Aceh, maka sekitar Rp5 triliun dana akan berputar di dalam daerah dan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, M. Nasir meminta pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memastikan ketersediaan pasokan bahan baku di wilayah masing-masing. Ia juga menginstruksikan dinas teknis terkait untuk mendorong peningkatan produksi masyarakat, baik melalui pengembangan sektor pertanian, penanaman sayur-mayur, maupun penguatan sektor peternakan.
“Ini bukan sekadar wacana. Anggarannya sudah tersedia melalui program MBG,” ujarnya.
Dengan optimalisasi pemanfaatan bahan baku lokal, Sekda Aceh optimistis Program MBG tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah serta menekan angka kemiskinan di Aceh. [Adv]