BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh selama tujuh hari, terhitung sejak 23 hingga 29 Januari 2026. Keputusan ini diambil menyusul belum tuntasnya penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak.
Penetapan perpanjangan status tanggap darurat tersebut disampaikan Gubernur Aceh dalam rapat koordinasi secara virtual dari Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026) malam.
Mualem menjelaskan, perpanjangan status tanggap darurat didasarkan pada hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Menurutnya, keputusan tersebut mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan serta sebaran masyarakat terdampak yang masih memerlukan penanganan intensif. Laporan dari Bupati Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya menunjukkan bahwa sejumlah pekerjaan penanganan darurat belum sepenuhnya rampung.
“Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” ujar Mualem.
Ia menambahkan, perpanjangan ini bertujuan memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan akses masyarakat dapat dilakukan secara cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Gubernur Aceh juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan. Targetnya, aktivitas masyarakat, layanan pendidikan, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera kembali normal.
Dalam arahannya, Mualem memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ia menyebut wilayah tersebut membutuhkan sedikitnya delapan jembatan darurat guna memulihkan akses transportasi warga.
“Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini warga masih harus menyeberangi sungai secara manual. Ketika debit air meningkat, akses transportasi benar-benar terputus,” katanya.
Sejalan dengan penetapan tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan. Fokus utama diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satuan Tugas Pemulihan Bencana kementerian, percepatan pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga lahan pertanian warga.
Selain itu, Mualem menekankan pentingnya percepatan distribusi logistik ke wilayah yang masih terisolir serta prioritas pencarian korban yang belum ditemukan. Ia juga menargetkan penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat pada 2 Februari 2026.
“Saya instruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong terisolir dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik serta lahan warga. Dokumen R3P juga harus selesai sebelum awal Februari,” tutup Mualem. [Adv]