PROBISNIS | Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 sebesar Rp1.960,3 triliun atau sekitar 54,1 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
Data tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (22/9).
Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun.
Pada BPP, belanja kementerian/lembaga tercatat mencapai Rp686 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN. Dana ini sebagian besar digunakan untuk penyaluran berbagai program sosial, seperti Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 11,3 juta siswa, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 895,9 ribu mahasiswa. Penyaluran tersebut didukung validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Sementara itu, belanja non-kementerian/lembaga (non-K/L) terealisasi sebesar Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu. Anggaran ini digunakan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu, agar masyarakat dapat menikmati barang dengan harga terjangkau. Realisasi subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kg, listrik bersubsidi, dan pupuk meningkat dibandingkan tahun 2024.
“Realisasi subsidi BBM naik 3,5 persen, LPG 3 kg naik 3,6 persen, listrik bersubsidi naik 3,8 persen, dan pupuk meningkat 12,1 persen. Semoga hal ini terus mendukung pergerakan ekonomi masyarakat.”
Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN, meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan proses penyampaian dan pemenuhan syarat pencairan oleh pemerintah daerah. Namun, belanja daerah tercatat mengalami kontraksi 14,1 persen seiring pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.
“APBN terus berupaya melakukan belanja yang berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara merupakan kesatuan antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, yang bersama-sama mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.”