PROBISNIS | Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Kementerian PKP akan menggunakan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penyaluran bantuan perumahan.
“Alokasi rumah subsidi di Provinsi Maluku sebanyak 3.000 unit. Saya harap Gubernur Maluku dan kepala daerah setempat dapat segera mendorong agar MBR dan ASN memanfaatkan program ini,” ujar Maruarar usai penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data serta Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR dan ASN di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri PKP bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Ketiganya sepakat untuk bersinergi dalam penyediaan data yang akurat serta mendukung pelaksanaan program perumahan di Provinsi Maluku.
Maruarar menegaskan, penggunaan data yang akurat dari BPS merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet. Hal ini penting agar bantuan perumahan tepat sasaran.
“Kami menggunakan data BPS karena bisa diandalkan. Jadi kita tidak salah dalam menyasar target penerima manfaat. Presiden sudah mengarahkan, data yang digunakan hanya satu, yaitu dari BPS, dan kami kementerian yang patuh terhadap arahan itu,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah daerah, dan BPS dalam menyukseskan program rumah subsidi.
“Semoga dengan adanya program ini, makin banyak masyarakat dan ASN di Maluku yang bisa tinggal di rumah layak huni,” harap Maruarar.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik alokasi rumah subsidi tersebut. Ia mengungkapkan, dari sekitar 12.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, masih banyak yang belum memiliki rumah sendiri.
“Masih banyak ASN di Maluku yang belum memiliki rumah. Karena itu kami mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan kesiapan pihaknya dalam menyediakan data yang valid untuk mendukung penyaluran bantuan rumah subsidi.
“BPS siap menyediakan data akurat dan langsung mengoperasionalkannya di lapangan. Kami berharap data ini dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya