Aceh Tamiang – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada kegiatan pelepasan Satuan Tugas Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kemendagri Gelombang I, yang digelar di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi penanda selesainya penugasan satgas Kemendagri yang selama satu bulan terakhir mendukung pemulihan tata kelola pemerintahan dan layanan publik pascabanjir di Aceh Tamiang. Satgas mulai bertugas sejak awal Januari 2026 dan berakhir pada awal Februari 2026.
Tim satgas yang terdiri dari praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur Kementerian Dalam Negeri berperan penting dalam menormalkan kembali aktivitas perkantoran pemerintahan, mempercepat administrasi layanan masyarakat, serta memastikan roda pemerintahan daerah kembali berjalan efektif.
Kegiatan pelepasan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, unsur Forkopimda setempat, serta jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas respons cepat dan dukungan nyata dalam membantu Aceh Tamiang bangkit dari dampak banjir. Ia menilai kehadiran satgas memberi kontribusi nyata terhadap pemulihan pelayanan publik dan stabilitas pemerintahan daerah.
“Kolaborasi pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan pemulihan pascabencana. Kehadiran satgas ini memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Fadhlullah.
Usai kegiatan apel, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh dan rombongan meninjau hunian sementara (huntara) modular yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum bagi warga terdampak banjir. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas bangunan, kesiapan sarana pendukung, serta kenyamanan warga yang menempatinya.
Pemerintah Aceh berharap sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus berlanjut, tidak hanya pada tahap tanggap darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan sosial, ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Aceh Tamiang. [adv]