BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menerima audiensi Forum Solidaritas Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh, Jumat (9/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Sekda memaparkan langkah-langkah strategis pemerintah dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
M. Nasir menyampaikan bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), telah resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026. Seiring dengan perpanjangan tersebut, Pemerintah Aceh tengah menyusun program quick win untuk 14 hari ke depan, serta program lanjutan selama 30 hari berikutnya.
Dalam upaya percepatan pemulihan, Pemerintah Aceh menetapkan enam klaster penanganan utama, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan wilayah. Penanganan berbasis klaster tersebut bertujuan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi secara terukur dan menyeluruh.
Pada klaster logistik, pemerintah menerapkan inovasi distribusi untuk menjangkau wilayah pedalaman yang terisolasi. Selain bantuan melalui jalur udara (air drop), distribusi juga melibatkan komunitas relawan motor trail dan offroad guna menembus daerah yang sulit diakses kendaraan standar.
Sementara itu, pada klaster pengungsian, fokus diarahkan pada penyediaan hunian jangka panjang. Pemerintah Pusat berkomitmen membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Sekda Aceh menegaskan, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota akan mengawal proses pembangunan agar berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Di sektor kesehatan, mayoritas rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, dengan dukungan tenaga kesehatan dan dokter dari berbagai daerah di Indonesia. Adapun pada klaster pendidikan, Pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus menyusul banyaknya fasilitas sekolah yang rusak akibat bencana.
Untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar, pemerintah melakukan pergeseran anggaran guna pengadaan kebutuhan dasar siswa, seperti seragam, buku pelajaran, serta penyediaan meubelair sekolah.
“Kami juga telah mengerahkan sekitar 4.000 ASN ke Aceh Tamiang untuk membersihkan sekolah-sekolah dan dayah agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan kembali,” ujar M. Nasir.
Guna memastikan pemulihan wilayah berjalan sistematis dan berkelanjutan, Pemerintah Aceh saat ini memprioritaskan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi acuan utama dalam pembangunan kembali infrastruktur serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor.
“Penyusunan R3P sangat krusial. Kita tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga fokus pada normalisasi sungai di seluruh Aceh untuk mengembalikan kapasitas tampung air dan mengurangi risiko banjir ke depan,” kata M. Nasir.
Sementara itu, Ketua Forum Solidaritas Aceh, Delsi Roni, menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Aceh dalam proses pemulihan pascabencana. Forum tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari organisasi nonpemerintah, akademisi, hingga lembaga pemerhati perempuan.
“Kami siap berkolaborasi dan berkontribusi pada aspek-aspek yang dapat kami bantu untuk mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana,” ujar Delsi Roni. [adv]