BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa kejelasan mekanisme pembersihan wilayah terdampak bencana serta pelaksanaan program cash for work menjadi prioritas utama dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir saat mengikuti Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Langkah-Langkah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Sekda Aceh, Kamis (8/1).
Rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur, Nazib Faizal, serta diikuti perwakilan Kementerian PUPR, ATR/BPN, Perhubungan, Transmigrasi, PKP, PMK, dan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh menyampaikan perkembangan terkini proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh saat ini tengah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah memasuki tahap desk bersama pemerintah kabupaten/kota untuk proses verifikasi dan validasi data.
“Penyusunan R3P masih terus berjalan. Kendala utama terdapat pada data rumah rusak ringan dan rusak sedang yang bersifat dinamis dan berubah setiap hari, baik bertambah maupun berkurang,” ujar M. Nasir.
Sekda juga menyampaikan aspirasi pemerintah kabupaten/kota terkait kesulitan relokasi dalam pembangunan hunian tetap (huntap). Menurutnya, keterbatasan lahan menjadi tantangan besar di lapangan.
“Relokasi menjadi tantangan karena keterbatasan lahan dan sulitnya mencari lokasi yang luas. Jika memungkinkan dan dinilai aman, pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap sebaiknya dilakukan di lokasi yang sama,” jelasnya.
Lebih lanjut, M. Nasir mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp146 miliar.
Dana tersebut direncanakan sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan pembersihan wilayah terdampak, termasuk pengadaan alat berat serta pelaksanaan program cash for work yang melibatkan masyarakat setempat.
Menurutnya, program cash for work memiliki dampak ganda, tidak hanya mempercepat pemulihan fisik wilayah terdampak, tetapi juga membantu pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Program cash for work ini sangat membantu, karena selain mempercepat pembersihan lingkungan, juga memberikan penghasilan bagi masyarakat terdampak,” kata Sekda.
Selain DSP, Sekda Aceh menyampaikan bahwa Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) juga akan dimanfaatkan pada masa perpanjangan tanggap darurat di sejumlah kabupaten/kota terdampak. Penggunaan BTT akan difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama penyediaan logistik dan pembersihan lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aceh juga menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga dengan Pemerintah Aceh dalam setiap kunjungan maupun kegiatan di lapangan. Ia menilai koordinasi yang baik, khususnya terkait data, sangat penting agar penanganan pascabencana tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Deputi Kemenko Infrastruktur, Nazib Faizal, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh masukan dari Pemerintah Aceh.
Ia juga menegaskan agar seluruh kementerian dan lembaga selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam setiap kegiatan di wilayah terdampak, termasuk dalam pembersihan dan pengelolaan material sisa bencana, guna memastikan penanganan berjalan efektif dan terkoordinasi. [adv]