PROBISNIS | Dalam pemaparannya Purbaya menjelaskan bahwa target Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp638,8 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada DPR.
Dalam pemaparannya, Purbaya menjelaskan bahwa target RAPBN 2026 sebesar Rp. 638,8 triliun, dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun.
Purbaya menegaskan bahwa RAPBN 2026 akan dikelola secara hati-hati, bijaksana, dan profesional. Kementerian Keuangan akan berperan dalam pengelolaan APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Kementerian Keuangan memiliki tugas pokok, yaitu perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan hutang negara, pengelolaan aset negara, pengelolaan kas negara, pengawasan dan pengendalian, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi khusus sebagai bendahara umum negara, chief financial officer negara, dan koordinator hubungan fiskal antara pusat dengan daerah.
Purbaya juga menyebutkan bahwa tekanan terhadap perekonomian global mulai sedikit mereda, namun risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai. Ketidakpastian global dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik, dan ancaman keamanan global. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi dan mitigasi untuk mencegah gangguan pada rantai pasok global dan fluktuasi harga komoditas yang dapat berdampak pada ekonomi domestik.
“Sehingga bisa meningkatkan volatilitas harga komoditas, tekanan suku bunga, dan nilai tukar, ini semua kita terus antisipasi dan mitigasi semaksimal mungkin,” paparnya, Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/9/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa RAPBN 2026 dirancang untuk memperkuat ketahanan nasional di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. “Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.
Presiden menegaskan bahwa APBN 2026 akan dikelola dengan prinsip efisien, transparan, dan tepat sasaran. Belanja Negara dirancang sebesar Rp3.786,5 triliun dengan Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, sehingga defisit mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.
Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen atau lebih, dengan inflasi terkendali di level 2,5 persen, pengangguran turun hingga 4,44–4,96 persen, serta tingkat kemiskinan 6,5–7,5 persen. “Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur,” tutup Preside.
Presiden memaparkan delapan agenda prioritas RAPBN 2026, yaitu:
Ketahanan pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk swasembada beras dan jagung.
Ketahanan energi dengan alokasi Rp402,4 triliun untuk peningkatan produksi migas dan transisi energi bersih.
Pembangunan generasi unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun.
Pendidikan bermutu dengan alokasi Rp757,8 triliun untuk peningkatan kualitas guru dan pendidikan vokasi.
Kesehatan berkualitas dengan alokasi Rp244 triliun untuk revitalisasi rumah sakit dan pengendalian penyakit menular.
Penguatan perekonomian rakyat melalui pembentukan 80 ribu koperasi Merah Putih.
Pertahanan rakyat semesta melalui modernisasi alutsista dan penguatan komponen cadangan.
Percepatan investasi dan perdagangan global melalui Danantara Indonesia dan proyek hilirisasi senilai USD38 miliar.
Sebagai informasi, Dalam RAPBN 2026, pendapatan negara dirancang mencapai Rp 3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dibanding outlook 2025. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.786,5 triliun, naik 7,3persen dari outlook 2025.
Defisit anggaran dijaga pada level 2,48 persen terhadap PDB, dengan kebutuhan pembiayaan anggaran sebesar Rp 638,8 triliun.
Belanja terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.136,5 triliun dan transfer ke daerah Rp650,0 triliun.
Transfer ke daerah di RAPBN 2026 diajukan sebesar Rp 650 triliun atau turun Rp 269 triliun dari APBN 2025. Ini adalah anggaran transfer daerah terendah sejak 2015.