PROBISNIS | Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/9/2025). Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan penyediaan rumah subsidi, yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Maruarar menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden terhadap sektor perumahan rakyat. Ia menyebut, pemerintah telah menaikkan kuota rumah subsidi secara signifikan pada tahun ini.
“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern terhadap perumahan. Buktinya, tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” ujar Maruarar dalam keterangan usai pertemuan.
Dalam laporannya, Maruarar memaparkan realisasi penyaluran rumah subsidi hingga pertengahan September 2025. Berdasarkan data Kementerian PKP, total realisasi telah mencapai lebih dari 221 ribu unit.
“Dari 1 Januari sampai 15 September, realisasi akad sudah 175.662 unit. Ditambah dengan kategori dalam proses pembangunan, stok siap jual, persetujuan kredit, dan akad kredit, totalnya mencapai 221.047 unit,” jelasnya.
KUR Perumahan: Terobosan Baru untuk Pembiayaan Rumah Rakyat
Selain membahas progres rumah subsidi, Menteri PKP juga melaporkan terobosan baru berupa implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Program ini menjadi kebijakan historis karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan untuk mendukung sektor perumahan rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
“Total anggaran KUR perumahan sebesar Rp130 triliun. Untuk sisi suplai sebesar Rp117 triliun, bisa dimanfaatkan oleh kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan. Bunga pinjamannya disubsidi lima persen. Jadi dari bunga komersial 11 persen, menjadi hanya 6 persen,” terang Maruarar.
Dari sisi demand, KUR perumahan menyasar pelaku UMKM yang memanfaatkan rumah sebagai tempat usaha, seperti pemilik homestay, warung, atau rumah makan.
“Pak Prabowo sangat concern pada pelaku usaha kecil. Untuk UMKM yang berusaha dari rumah, plafon KUR-nya sampai Rp500 juta dengan bunga hanya 6 persen. Ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil,” ujarnya.
Sinergi Lintas Kementerian dan Upaya Lawan Rentenir
Maruarar menekankan, pelaksanaan KUR perumahan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta melibatkan perbankan sebagai penyalur utama. Ia menyebut program ini juga sejalan dengan arahan Presiden untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang sehat bagi rakyat kecil.
“Dari dulu belum pernah ada KUR khusus perumahan. Ini terobosan besar. Kami juga sudah bekerja sama menjalankan program sesuai arahan Presiden Prabowo, termasuk untuk melawan praktik rentenir,” tegasnya.
Program rumah subsidi dan KUR perumahan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperluas akses terhadap perumahan layak, mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema pembiayaan yang inklusif.