BANDA ACEH – Penguatan manajemen pendidikan dan peningkatan profesionalisme guru menjadi fokus utama Dinas Pendidikan Aceh dalam mendorong mutu pembelajaran di daerah. Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, saat bertemu pengawas serta kepala SMA, SMK, dan SLB se-Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Jumat (23/1/2026).
Pertemuan yang digelar di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Besar tersebut turut dihadiri jajaran pejabat bidang pembinaan SMA dan PKLK, Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), serta Kepala Cabang Dinas setempat.
Dalam arahannya, Murthalamuddin menilai masih terdapat kesenjangan pola pikir atau mental gap di kalangan insan pendidikan yang berdampak pada lemahnya pembinaan peserta didik. Ia menekankan bahwa perubahan kualitas pendidikan harus diawali dari kesadaran profesional guru dan kepala sekolah.
“Kalau cara berpikir kita tidak berubah, sulit berharap hasil berbeda. Saya terbuka untuk kritik demi perbaikan pendidikan Aceh,” ujarnya.
Ia juga meminta sekolah memperkuat komunikasi dengan orang tua, terutama saat pembagian rapor, agar persoalan siswa termasuk ketidakhadiran berkepanjangan dapat dibahas secara terbuka dan dicari solusinya bersama. Menurutnya, keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam membangun keberhasilan belajar anak.
Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Aceh mewajibkan penguatan klaster Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Forum tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran melalui diskusi rutin dan pengembangan profesional berkelanjutan.
Guru yang tidak memiliki jam mengajar diwajibkan mengikuti MGMP. Bahkan, kehadiran dalam forum tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembayaran sertifikasi.
Selain itu, Murthalamuddin menegaskan bahwa pelatihan guru tidak lagi diperkenankan dilaksanakan secara mandiri oleh lembaga swasta dengan pungutan biaya. Seluruh peningkatan kompetensi guru diarahkan melalui MGMP dengan sertifikasi resmi dari dinas.
Ia juga menekankan bahwa setiap mutasi guru maupun kepala sekolah harus melalui persetujuan pengawas pembina guna menjaga objektivitas dan stabilitas pembelajaran. Kebijakan tersebut, katanya, bertujuan memastikan tata kelola pendidikan berjalan transparan dan profesional.
Menutup arahannya, Murthalamuddin menargetkan Banda Aceh dan Aceh Besar menjadi contoh praktik pendidikan bagi kabupaten/kota lain di Aceh. Setiap sekolah diminta menghadirkan proyek perubahan berbasis penguatan karakter siswa, seperti pojok baca, gerakan menanam pohon, hingga pengelolaan sampah berbasis partisipasi siswa.
“Sekolah harus menjadi pusat pembentukan karakter. Anak-anak kita harus tumbuh percaya diri dan mampu menjadi tuan di daerahnya sendiri,” pungkasnya. [adv].