BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp500 juta kepada korban bencana banjir dan longsor di Aceh.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Aceh, Banda Aceh, Jumat (23/1/2026). Bantuan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang juga menjabat Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP., M.P.A.
Total bantuan sebesar Rp500 juta berasal dari dua sumber, masing-masing Rp250 juta dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Rp250 juta dari donasi internal Kwarda Gerakan Pramuka Lampung. Dari total tersebut, Rp250 juta diserahkan kepada Pemerintah Aceh, sementara Rp250 juta lainnya disalurkan langsung melalui Kwarda Gerakan Pramuka Aceh.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah dari masyarakat Provinsi Lampung melalui pemerintah daerah, sekaligus wujud kepedulian Gerakan Pramuka Lampung terhadap saudara-saudara di Aceh yang terdampak bencana.
“Dana kemanusiaan ini merupakan amanah masyarakat Lampung dan bagian dari kepedulian Gerakan Pramuka Lampung dalam merespons bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan, dana dari unsur Pramuka dihimpun melalui aksi Bumbung Kemanusiaan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh jajaran Pramuka, mulai dari Kwartir Cabang hingga anggota di tingkat akar rumput di Provinsi Lampung.
“Seluruh dana yang terkumpul kami salurkan melalui mekanisme yang terkoordinasi agar tepat sasaran dan cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan wujud pengabdian kami kepada bangsa dan negara,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung terhadap Aceh. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti dalam mendukung upaya pemulihan di berbagai sektor pascabencana.
Pada kesempatan tersebut, M. Nasir juga memaparkan perkembangan penanganan pascabencana di Aceh. Terkait kondisi pengungsi, ia menyebutkan jumlah pengungsi telah menurun signifikan dari semula sekitar satu juta jiwa menjadi sekitar 91 ribu jiwa yang kini tersebar di 988 titik pengungsian.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Aceh telah mengaktifkan kembali layanan rumah sakit serta menyiagakan sebanyak 530 pos kesehatan yang didukung tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia.
“Khusus di Aceh Tamiang, meskipun layanan belum sepenuhnya optimal akibat kerusakan infrastruktur yang cukup parah, namun secara umum rumah sakit daerah telah kembali beroperasi. Alhamdulillah, melalui kolaborasi berbagai pihak, kita berhasil mencegah wabah kolera. Saat ini fokus penanganan kesehatan diarahkan pada penyakit kulit, ISPA, serta layanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pengungsi,” jelas M. Nasir.
Pada sektor pendidikan, Pemerintah Aceh telah mengupayakan agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung sejak 5 Januari 2026, dengan melibatkan relawan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membersihkan sekolah-sekolah dari sisa material banjir, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi masing-masing fasilitas pendidikan yang terdampak.
M. Nasir juga menyoroti besarnya dukungan dari berbagai pihak, baik melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pemerintah provinsi lain, yang menyalurkan bantuan langsung ke daerah-daerah terisolasi. Hal tersebut, menurutnya, mencerminkan kuatnya solidaritas dan persaudaraan nasional terhadap Aceh.
Saat ini, fokus penanganan diarahkan pada pemulihan infrastruktur dan perekonomian masyarakat, dengan target membuka kembali konektivitas desa-desa terisolasi sebelum memasuki bulan Ramadan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemerintah Aceh menggandeng berbagai pihak.
“Hingga saat ini, terdapat sekitar 150 organisasi masyarakat sipil (CSO) dan 96 pelaku dunia usaha yang bergabung bersama Pemerintah Aceh dalam mempercepat proses pemulihan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Jufri Effendi, Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Darmawan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Fadmi Ridwan, serta Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Lampung Rifki Sofyan beserta rombongan. [Adv]