Banda Aceh — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp500 juta bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh.
Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Aceh, Banda Aceh, Jumat (23/1/2026). Bantuan diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang juga menjabat Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir.
Total bantuan Rp500 juta tersebut berasal dari dua sumber, masing-masing Rp250 juta dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Rp250 juta dari donasi internal Kwarda Gerakan Pramuka Lampung. Dari jumlah tersebut, Rp250 juta disalurkan kepada Pemerintah Aceh, sementara Rp250 juta lainnya diserahkan langsung kepada Kwarda Gerakan Pramuka Aceh.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan tersebut merupakan amanah dari masyarakat Lampung melalui pemerintah daerah serta wujud kepedulian Gerakan Pramuka Lampung terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
Ia menjelaskan, dana yang berasal dari unsur Pramuka dihimpun melalui aksi Bumbung Kemanusiaan dengan melibatkan seluruh jajaran Pramuka di Lampung, mulai dari Kwartir Cabang hingga anggota di tingkat bawah.
“Seluruh dana yang terkumpul disalurkan melalui mekanisme yang terkoordinasi agar tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Jihan.
Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dan Gerakan Pramuka Lampung. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti dalam mendukung upaya pemulihan pascabencana di Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir juga memaparkan perkembangan penanganan pascabencana. Ia menyebutkan jumlah pengungsi menurun signifikan dari sekitar satu juta jiwa menjadi sekitar 91 ribu jiwa yang saat ini masih berada di 988 titik pengungsian.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Aceh telah mengaktifkan kembali layanan rumah sakit serta menyiagakan 530 pos kesehatan yang didukung tenaga medis dari berbagai daerah. Sementara di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung sejak 5 Januari 2026, dengan penyesuaian kondisi fasilitas sekolah yang terdampak bencana.
Pemerintah Aceh saat ini memfokuskan penanganan pada pemulihan infrastruktur dan ekonomi, dengan target memulihkan konektivitas desa-desa terisolasi sebelum bulan Ramadan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemerintah Aceh menggandeng berbagai elemen, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pelaku dunia usaha.
“Sebanyak 150 organisasi masyarakat sipil dan 96 pelaku usaha saat ini terlibat bersama Pemerintah Aceh dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana,” kata M. Nasir.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Jufri Effendi, Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Darmawan, Kepala Pelaksana BPBA Fadmi Ridwan, serta Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Lampung Rifki Sofyan bersama rombongan. [Adv]