PROBISNI | Pemerintah berencana melakukan rasionalisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari total lebih dari 1.000 perusahaan pelat merah yang ada saat ini, jumlahnya akan dipangkas hingga hanya tersisa antara 200 hingga 400 entitas.
Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Prasetyo hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Sekarang ada kurang lebih seribu BUMN yang sedang dalam proses untuk dirampingkan dan digabungkan. Harapannya, jumlahnya bisa berkurang menjadi sekitar 400, bahkan bisa hanya 200 perusahaan,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, jumlah BUMN saat ini dinilai terlalu gemuk dan tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan konsolidasi melalui penggabungan maupun pembubaran perusahaan yang dinilai tidak produktif.
Fokus Restrukturisasi dan Efisiensi
Prasetyo menambahkan, langkah perampingan ini merupakan bagian dari mandat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang ditugaskan untuk melakukan restrukturisasi dan peningkatan kinerja BUMN.
“Perampingan ini bukan semata soal jumlah, tapi lebih pada memastikan BUMN benar-benar mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Presiden Prabowo telah mengajukan usulan revisi Undang-Undang BUMN kepada DPR. “RUU tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPR, dan presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri PANRB untuk mewakili pemerintah dalam pembahasannya bersama DPR,” kata Prasetyo.
97 Persen Dividen Hanya dari 8 BUMN
Sebelumnya, Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.046 entitas BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan. Namun, kontribusi keuntungan masih sangat timpang.
“Sebanyak 97 persen dari total dividen yang disetor BUMN berasal hanya dari delapan perusahaan,” ungkap Dony.
Lebih lanjut, Dony juga menyoroti persoalan kerugian yang cukup signifikan. Sekitar 52 persen dari total BUMN berada dalam kondisi merugi, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp50 triliun setiap tahunnya.
“Ini pekerjaan rumah besar yang sedang kami review satu per satu,” pungkasnya. [Sumber: Inilah.com]