PROBISNIS – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI menyalurkan bantuan kepada jurnalis yang bertugas meliput situasi pascabencana di Provinsi Aceh.
Bantuan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah terhadap peran strategis pers dalam menyampaikan informasi yang akurat di tengah kondisi darurat.
Bantuan diserahkan langsung oleh Asisten Deputi V Menko Polkam, Brigjen Pol Alpen, S.H., S.I.K., M.H., kepada Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Aceh, Munir Noer, di Banda Aceh.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi satu unit perangkat komunikasi satelit Starlink, satu unit genset, serta sejumlah peralatan kebersihan untuk Posko Jurnalis. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas kerja jurnalistik di wilayah terdampak bencana.
Brigjen Pol Alpen menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk apresiasi Menko Polkam RI atas dedikasi jurnalis yang selama ini terus mengabarkan kondisi bencana di Aceh.
“Bantuan perangkat komunikasi satelit dan sarana pendukung lainnya ini diberikan untuk memastikan pengiriman berita tidak terhambat, terutama di wilayah yang mengalami gangguan sinyal akibat padamnya jaringan listrik,” ujar Brigjen Alpen.
Ia juga menegaskan bahwa jurnalis merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana dari sisi penyebaran informasi kepada publik.
“Rekan-rekan jurnalis bekerja di bawah risiko tinggi demi memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan valid. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka selama bertugas di lokasi bencana,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua IJTI Pengda Aceh, Munir Noer, menyambut baik bantuan tersebut. Ia menyebut bantuan ini sangat membantu kerja para jurnalis Aceh pascabencana banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menko Polkam atas dukungannya. Bantuan ini sangat kami butuhkan, terutama saat listrik padam dan jaringan internet tidak tersedia, sehingga kami kerap berpindah-pindah lokasi hanya untuk mengirimkan berita setelah liputan,” kata Munir.
Munir menambahkan, jurnalis kerap luput dari skema bantuan darurat, padahal mereka menghadapi risiko yang sama besarnya dengan petugas lainnya di lapangan.