PROBISNIS | Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Temmy Satya Permana, menyatakan bahwa hilirisasi komoditas nilam merupakan langkah strategis dalam transformasi ekonomi. Proses hilirisasi, menurut Temmy, tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan memperkuat daya saing.
“Hilirisasi bukan hanya soal industri, tetapi juga upaya meningkatkan nilai tambah produk yang dapat membuka peluang kerja dan memperkuat daya saing,” ujarnya saat membuka kegiatan Pemanfaatan Teknologi Produksi Bagi Usaha Skala Kecil Komoditas Atsiri dan Business Matching Pembiayaan & Investasi UMKM Atsiri Program Bisnis Layak Funding (BISLAF) secara virtual di Manado, Jumat (19/9/2025).
Menurut data Kementerian Perindustrian, Indonesia pada 2025 tercatat sebagai salah satu produsen utama minyak atsiri dunia, dengan nilam sebagai salah satu komoditas utama. Minyak nilam menyumbang sekitar 54% dari total ekspor minyak atsiri Indonesia, setara dengan nilai 141,32 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,32 triliun. Sektor ini juga menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja, yang sebagian besar berasal dari pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani kecil.
Tren ekspor nilam juga menunjukkan angka positif. Data Kementerian Pertanian 2024 mencatatkan bahwa ekspor nilam terus mengalami pertumbuhan sejak 2019, diperkirakan akan tumbuh dengan rata-rata 0,88% per tahun hingga 2027.
“Tren back to nature dan meningkatnya permintaan bahan alami global turut mendorong kebutuhan yang semakin besar akan produk-produk berbasis atsiri,” jelas Temmy.
Namun, Temmy mengungkapkan bahwa sebagian besar nilam yang dihasilkan di daerah sentra produksi seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan hampir seluruh wilayah Sulawesi, masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah. Oleh karena itu, hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.
Hilirisasi, tambah Temmy, harus didukung oleh riset, inovasi, dan pembiayaan yang tepat. Proses ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar domestik dan internasional.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap hilirisasi usaha skala kecil, Kementerian UMKM juga tengah mengembangkan program Help Me Grow serta membangun platform layanan asistensi digital. Platform ini akan memberikan bimbingan teknis dan manajerial produksi bagi UMKM.
Temmy juga menyoroti pentingnya pembiayaan untuk mendukung hilirisasi, terutama bagi UMKM. Data per Mei 2025 mencatatkan bahwa penyaluran kredit perbankan kepada UMKM baru mencapai Rp 1,503 triliun atau sekitar 18,5% dari total kredit perbankan, masih jauh dari target pemerintah yang menginginkan rasio kredit UMKM mencapai 30%.
“Melalui penempatan dana sebesar Rp 200 triliun di bank-bank Himbara, pemerintah membuka lebih banyak peluang bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan. Kebijakan ini akan memberi dorongan bagi sektor strategis, termasuk minyak atsiri, yang membutuhkan pembiayaan sekitar Rp 22,5 miliar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan hilirisasi,” kata Temmy.
Melalui program BISLAF, diharapkan para pengusaha UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dari lembaga keuangan seperti BRI, BSI, BNI, dan Bank SulutGo. Kegiatan ini juga mencakup pengenalan produk pembiayaan, pendampingan penyusunan proposal bisnis (pitch deck), serta sesi business matching satu lawan satu dengan lembaga keuangan.
Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan hilirisasi atsiri dapat dipercepat, sehingga produksi dan manajemen usaha UMKM semakin berkembang.