Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan diikuti seluruh kementerian/lembaga anggota Satgas serta pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hadir pula Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, serta jajaran menteri lain termasuk Menteri Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kepala BNPB.
Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Satgas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terkoordinasi dan terarah. “Prinsipnya adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh, tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula,” ujarnya.
Dalam rapat, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan percepatan tindak lanjut di lapangan. Prioritas percepatan difokuskan pada sektor pendidikan, termasuk relokasi sekolah rusak berat, program cash for work, pembangunan gedung pendidikan tahan gempa dan banjir, percepatan penyaluran tunjangan guru, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Gubernur Aceh Mualem menyampaikan sejumlah catatan terkait kondisi Aceh pascabencana hidrometeorologi. Ia meminta penjelasan mekanisme koordinasi Satgas nasional, tahapan penugasan, serta dukungan sektoral bagi Pemerintah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Mualem juga menyoroti masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan, mengingat masih terdapat wilayah terdampak yang penanganannya belum tuntas. Ia menekankan perlunya dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) segera ditetapkan agar dukungan nasional tetap optimal, terutama menjelang bulan suci Ramadhan yang meningkatkan kebutuhan masyarakat.
“Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh telah menerapkan kebijakan pembebasan barcode SPBU agar distribusi BBM lancar, dan Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh telah dioperasionalkan untuk memperlancar mobilitas,” ujar Mualem.
Ia menambahkan, pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat dan akses wilayah kembali normal, sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi membangun kembali harapan masyarakat Aceh. Adv]