Banda Aceh – Pemerintah Aceh resmi menetapkan masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana selama 90 hari, dimulai 29 Januari hingga 29 April 2026. Keputusan ini diumumkan dalam rapat Forkopimda Aceh khusus, Kamis malam (29/1/2026).
Penetapan status transisi dilakukan berdasarkan hasil Kaji Cepat Tim BPBA dan mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.7/e.153/BAK tanggal 29 Januari 2026 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana di Provinsi Aceh.
Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan, keputusan ini menandai pergeseran fokus dari penanganan darurat menuju tahap pemulihan pascabencana yang terstruktur.
“Gubernur menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan untuk melanjutkan koordinasi penanganan darurat sekaligus menyiapkan langkah pemulihan,” jelasnya.
Beberapa arahan penting yang disampaikan antara lain, Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk pengungsi. Memastikan akses transportasi dan logistik tetap lancar, termasuk fungsionalitas Jalan Tol Sibanceh (Seksi I Padang Tiji–Seulimum).
Menjaga ketersediaan bahan bakar bersubsidi di SPBU tanpa hambatan barcode, untuk mendukung mobilisasi bantuan.
Mengoptimalkan pendanaan APBA selama masa transisi guna mempercepat persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).
Muhammad MTA menambahkan, Pemerintah Aceh menargetkan penyelesaian dokumen R3P pada 2 Februari 2026 dan penyerahan ke BNPB pada 3 Februari 2026. Penetapan status transisi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat terdampak bisa kembali beraktivitas dengan normal. [adv]