Bogor – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” ini dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, seluruh menteri Kabinet Merah Putih, kepala dan wakil kepala daerah, serta jajaran Forkopimda se-Indonesia.
Kehadiran Mualem dan Fadhlullah bersama Forkopimda Aceh menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh untuk memperkuat sinergi dan keselarasan kebijakan dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di Aceh.
Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, agar selalu waspada terhadap tantangan global. Presiden menekankan pentingnya kesiapsiagaan, kerja sama, dan persatuan untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Presiden juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus digalakkan, dan segera diluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Kepala daerah diminta menggerakkan seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN dan pelajar, untuk rutin membersihkan sampah di lingkungan sekolah, tempat wisata, dan tempat kerja.
“Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita harus menyatakan perang terhadap sampah,” tegas Presiden.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Rakornas ini merupakan arahan langsung Presiden untuk menyamakan langkah dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar agenda pembangunan nasional berjalan selaras dan berkesinambungan.
Melalui Rakornas, diharapkan terbangun kesamaan visi dan langkah nyata antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Pemerintah Aceh, dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional serta pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat Aceh.[adv]