BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh terus mempercepat upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Fokus utama saat ini diarahkan pada penyelesaian Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengatakan penyusunan R3P menjadi prioritas meskipun sempat menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Pemerintah Aceh, kata dia, telah mengoptimalkan pos anggaran dengan kategori mendesak agar proses pemulihan tetap berjalan.
Hal tersebut disampaikan M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).
“Target awal R3P sebenarnya pada 20 Januari, namun kami sesuaikan menjadi 30 Januari. Pemerintah Aceh menekankan aspek teknokratik agar seluruh tahapan pemulihan dapat berjalan terukur dan tepat sasaran,” ujar M. Nasir.
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh telah memetakan dukungan sosial dengan melibatkan sekitar 150 Civil Society Organization (CSO) serta 96 sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Seluruh elemen tersebut diarahkan untuk terlibat dalam berbagai klaster pemulihan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
M. Nasir juga berharap adanya dukungan serta pembagian kewenangan yang lebih fleksibel antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam perbaikan infrastruktur strategis seperti sungai dan jembatan, mengingat keterbatasan fiskal daerah.
Sementara itu, Tim Leader Program SKALA, Petra Karetji, menegaskan bahwa SKALA tidak hadir untuk menciptakan program baru, melainkan mendukung penuh prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh.
“SKALA dirancang untuk bekerja mendukung strategi pemerintah daerah. Kami mengintegrasikan dukungan internasional dengan prioritas Aceh agar penanganan pascabencana berjalan lebih efektif,” kata Petra.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap capaian Aceh dalam pengelolaan data dan pelayanan publik. Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Aceh saat ini menempati peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik.
Terkait pemulihan ekonomi, Petra menilai terdapat potensi risiko sosial-ekonomi pascabencana, seperti meningkatnya peran tengkulak di tengah masyarakat. Meski isu tersebut tidak sepenuhnya berada dalam mandat utama SKALA, pihaknya akan berkoordinasi dengan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) serta program SIAP SIAGA untuk menjajaki peluang dukungan lanjutan.
Dalam aspek mitigasi dan analisis pascabencana, SKALA telah melakukan uji coba pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai basis analisis. Penggunaan platform Tilikan serta aplikasi SIGAP di tingkat gampong juga didorong untuk memperkuat data lapangan.
Selain itu, SKALA membuka peluang kolaborasi dengan sektor akademisi. Sebanyak 210 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) direncanakan terlibat dalam pengumpulan data lapangan guna meningkatkan akurasi intervensi pemerintah. [Adv]