PROBISNSI | Pemerintah kembali meluncurkan Program Paket Ekonomi pada semester II tahun 2025 sebagai bagian dari strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan arus investasi. Program ini akan berlangsung hingga awal 2026 dan mencakup berbagai sektor prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, terdapat delapan program utama yang diluncurkan, di antaranya program magang bagi lulusan perguruan tinggi, insentif perpajakan, bantuan pangan, hingga deregulasi perizinan usaha.
Magang untuk Fresh Graduate
Program pertama adalah magang bagi lulusan baru perguruan tinggi selama enam bulan, terbagi dalam dua periode: Oktober–Desember 2025 dan Januari–Maret 2026. Target peserta mencapai 20 ribu orang dengan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Nanti akan kita evaluasi, apakah program ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Paket Ekonomi 2025 di Jakarta, Senin (22/9).
Insentif Perpajakan dan Bantuan Sosial
Pemerintah juga menyiapkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi 552 ribu pekerja sektor pariwisata bergaji di bawah Rp10 juta per bulan. Diskon PPh 21 sebesar 100% ini berlaku selama Oktober–Desember 2025.
Selain itu, dalam program bantuan pangan, Pemerintah akan menyalurkan tambahan 2 liter minyak goreng (merek Minyak Kita) per bulan di samping bantuan beras 10 kg, kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Oktober–November 2025.
Perlindungan Pekerja Informal dan Program Perumahan
Pemerintah juga meluncurkan program diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan untuk 731 ribu pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online, kurir, dan sopir logistik. Diskon ini dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Di sektor perumahan, program relaksasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Oktober 2025 akan memberikan kemudahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dengan suku bunga maksimal BI Rate ±3% untuk konsumen dan ±4% untuk pengembang. Targetnya mencakup 1.050 unit rumah.
Program Padat Karya dan Stimulus Transportasi
Program padat karya tunai (cash for work) akan menjangkau 215.421 pekerja dengan anggaran Rp1,93 triliun dari Kementerian PUPR dan Rp1,36 triliun dari Kementerian Perhubungan.
Untuk mendorong konsumsi akhir tahun, pemerintah juga meluncurkan Paket Nataru berupa PPN DTP untuk tiket pesawat serta diskon 50% untuk layanan transportasi pada hari tertentu. Harbolnas juga akan digelar selama sepekan di Desember 2025.
Percepatan Deregulasi dan Pilot Project Kota
Upaya deregulasi dipercepat melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke sistem Online Single Submission (OSS), yang akan diberlakukan mulai 5 Oktober 2025.
Pemprov DKI Jakarta juga akan memulai pilot project untuk renovasi kawasan permukiman dan penyediaan ruang kerja bagi sektor gig economy, dengan anggaran Rp2,7 triliun.
Program Lanjutan di 2026
Pemerintah juga menyiapkan kelanjutan empat program ekonomi utama pada 2026, di antaranya, perpanjangan PPh Final 0,5% untuk UMKM hingga 2029, program Rp2 triliun untuk 542 ribu UMKM, diskon PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata dan industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan kulit (1,7 juta pekerja), PPN DTP Properti untuk rumah hingga Rp5 miliar (PPN ditanggung hingga Rp2 miliar).
Diskon iuran JKK dan JKM juga akan diperluas bagi sekitar 9,9 juta pekerja informal seperti petani, pedagang, nelayan, dan pekerja rumah tangga.
Lima Program Penciptaan Lapangan Kerja
Pemerintah menargetkan penciptaan jutaan lapangan kerja melalui lima program, yakni, Operasional Koperasi Merah Putih (KDKMP) di 81.487 koperasi, menyerap 681 ribu tenaga kerja, dan ditargetkan capai 1,38 juta pekerja hingga akhir 2025. Replanting Perkebunan Rakyat untuk enam komoditas strategis (tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada/pala), target 870.890 ha dan 1,6 juta lapangan kerja dalam 3 tahun. Kampung Nelayan Merah Putih di 100 lokasi tahun 2025 (27 ribu pekerja) dan 1.000 lokasi di 2026 (270 ribu pekerja).
Revitalisasi Tambak Pantura seluas 20 ribu ha untuk budidaya nila salim, menyerap 132 ribu pekerja (2025–2028). Modernisasi Kapal Nelayan, dengan target 1.582 kapal dan potensi 600.188 tenaga kerja (2025–2027), serta pembangunan Integrated Shrimp Farming di Waingapu, NTT (5.000 pekerja).
Untuk mengakselerasi implementasi, Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang segera diajukan ke Presiden Prabowo Subianto.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi, Menteri Pariwisata, Menteri ATR/BPN, Menteri Perumahan Rakyat, Wakil Menteri KKP, Gubernur DKI Jakarta, Kepala Bapanas, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.